AMUNTAI- Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, lakukan kunjungan kerja di UPPD Amuntai dalam rangka Realisasi Pendapatan Daerah dan Monitoring ke Samsat an, Jum’at (9/7).
Acara di awali dengan pemaparan perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020 sampai maret 2021secara panjang lebar di UPPD Amuntai.
"Dari data yang di sampaikan oleh Kepala UPPD Samsat Amuntai, Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB), Pajak Permukaannya Air (PAP), SP3 Dealer memang belum mencapai target yang dikehendaki, hal ini bisa direalisasikan dengan kerja sama yang baik bersama pihak pihak terkait," ujar Haryanto Anggota Komisi II.
"Optimislah pada triwulan II akan mendapatkan kenaikan. Paling tidak urutan ke 10 besar di Kalsel," imbuhnya.
Menurutnya, masalah dalam pencapaian target, dikarenakan data base yang belum akurat, penyusunan target PKB dan BBNKB belum sesuai dengan potensi yang dimiliki, belum adanya mekanisme dan regulasi terbaru mengenai tunggakan/piutang.
"Selain itu, juga data tunggakan yang belum bisa sepenuhnya dapat diakses, sehingga menyulitkan dalam pengolahan data," ungkap Kepala UPPD Samsat Amuntai, Emina Zaidah, SE.
Acara tersebut di hadiri oleh Kepala UPPD Samsat Amuntai, Emina Zaidah, SE, beserta jajarannya, registrasi identifikasi Polres HSU dan Kominfo HSU. (sar/li/jp).
