BANJARMASIN- Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Banjarmasin melakukan aksi unjuk rasa didepan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (20/9).
Dalam aksinya, HMI mempertanyakan terkait Vaksinasi di Banjarmasin yang terkesan lamban, serta strategi yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka COVID-19, yang dianggap tidak transparan kepada masyarakat.
Menanggapi permasalahan tersebut, DPRD Kalsel mengajak 25 orang perwakilan dari masa aksi untuk melaksanakan audiensi dengan menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel serta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalsel.
Audiensi dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr. (HC). H. Supian HK, SH, MH., yang mempersilahkan Ketua HMI selaku masa aksi untuk menyampaikan pandangannya.
Ketua HMI Nurdin Ardalefa mempertanyakan permasalahan tindak lanjut penanganan COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi yang terkesan lamban serta tidak transparan di Kota Banjarmasin.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Komisi IV H.M. Lutfi Saifuddin, S. Sos menjelaskan kendala yang dihadapi saat ini adalah kuota vaksin untuk Provinsi Kalsel sangat terbatas. Sebab, itu lah yang mengakibatkan program vaksin di Kalsel terkesan lamban.
"Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua unsur, baik itu mahasiswa ataupun stakeholder untuk bersama sama memperjuangkan penambahan kuota vaksin untuk Provinsi Kalsel," terang Lutfi saifuddin.
Merasa puas dengan penjelasan dinas dinas terkait, mahasiswa mengakhiri audiensi dengan menyampaikan harapannya kepada DPRD Kalsel dan stakeholder bahwa selama negara masih mampu membeli vaksin, program vaksinasi gratis kepada masyarakat ini terus berlanjut.
"Jangan sampai peraturan- peraturan yang mewajibkan masyarakat melakukan vaksinasi, membuat vaksin tersebut nantinya tidak digratiskan lagi dikemudian hari," tutup Nurdin Ardalefa, Ketua HMI Banjarmasin. (sar/li/jp).
