MARABAHAN- Bupati Hj Noormiliyani AS menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Pembinaan dan Pengawasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Kinerja 2021 kepada 47 SKPD di lingkungan Pemkab Barito Kuala (Batola), Senin (25/10/2021).
Ke-47 SKPD yang menerima hasil penilaian yang berlangsung di Aula Selidah Kantor Bupati Batola ini terdiri 30 dinas/badan, satuan, dan 17 kecamatan.
"Tujuan dari pelaksanaan ini agar SKPD mengetahui hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, serta pembinaan dan pengawasan TPP tahun kinerja 2021,” papar Sekdakab Batola Hj Zulkipli Yadi Noor.
Bagi SKPD yang hasil RB dan SAKIP yang memperoleh nilai A dan BB, lanjut mantan Kepala Bappelitbang Batola ini, diberikan piagam dan hasil evaluasi. Sedangkan yang memperoleh nilai B, C, dan CC hanya diberikan hasil evaluasi.
"Tahun 2021 ini indeks RB kita mengalami kenaikan signifikan kendati hasilnya masih menunggu verifikasi akhir dari Kemen-PANRB,” paparnya.
Untuk pembinaan dan pengawasan TPP terdapat 5 SKPD yang mendapatkan piagam penghargaan masing-masing Bappelitbang, Disperkim, DPPKBP3A, Disporbudpar, dan Disbunak.
Sedangkan yang mendapatkan penghargaan atas komitmen dan kontribusinya dalam pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) terdapat SKPD terdiri dari Disdukcapil, DPMPTSP, BP2RD, RSUD H Abdul Aziz, Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Anjir Muara.
Selanjutnya, penghargaan atas prestasi SAKIP dari 47 SKPD terdapat 4 SKPD yang mendapat nilai A, 13 SKPD meraih nilai BB, 19 SKPD meraih nilai B, 10 SKPD mendapat nilai CC, dan 1 SKPD bernilai C.
Khusus SKPD yang mendapatkan nilai A masing-masing diraih Distan-TPH, BPKAD, DPPKBP3A, dan DLH. Sedangkan yang meraih nilai BB ada 13 SKPD masing-masing Bappelitbang, Disbunak, Bapegdiklat, Disdik, Disperkim, Dispersip, DKPP, DPUPR, Kecamatan Anjir Muara, DPMD, Kecamatan Marabahan, Dishub, dan Disporbudpar. Selebihnya terdapat 19 SKPD meraih nilai B, 10 SKPD meraih nilai C, dan 1 SKPD bernilai C.
Pada tahun ini, Pemkab Batola juga mengusulkan 7 SKPD mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui SK Bupati Nomor 188.45/559/KUM/2021 masing-masing Disdik, Diskes, DKPP, DPPKBP3A, BPKAD, Bapegdiklat, dan Kecamatan Alalak.
Sementara terhadap capaian rencana aksi MCP KPK capaian yang diraih Batola per Oktober masih berada di posisi 52,44 persen dari target minimal. Dari delapan area intervensi rata-rata capaian masih jauh di bawah target yang ditentukan.
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengharapkan perhatian dan kesungguhan para pimpinan SKPD untuk memenuhi semua komponen penilaian yang ditetapkan.
"Kita hanya punya waktu sekitar 2 bulan untuk mencapai target minimal 80 persen. Karenanya pergunakanlah sisa waktu sebaik-baiknya agar Desember 2021 target 80 persen sudah harus tercapai,” tekan bupati.
Menyinggung sejumlah rekomendasi temuan BPK yang masih belum ditindaklanjuti para SKPD, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini mengharapkan, perhatian dan keseriusan SKPD melakukan tindaklanjut dengan menyelesaikan seluruh rekomendasi dalam waktu secepatnya agar pada target masa jabatannya semuanya sudah selesai.
Terhadap Satgas Pencegahan Korupsi, bupati perempuan satu-satunya di Kalsel ini, minta untuk lebih intens mengawal progres capaian tindaklanjut rekomendasi BPK, serta secara periodik melaporkan progresnya kepadanya.
Kepada SKPD yang telah melaksanakan RB, SAKIP serta Pembinaan dan Pengawasan TPP dengan baik, bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Bupati mengharapkan keberhasilan yang telah dicapai hendaknya dapat dipertahankan. Sedangkan bagi SKPD yang belum memperoleh hasil baik diminta terus berusaha meningkatkan prestasi dengan senantiasa melakukan perubahan-perubahan. (prkpmd/jp).
