Dirinya mengajak semua pihak baik lembaga pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para orangtua dan anak-anak usia sekolah (remaja).
"Saya berharap semua pihak dapat bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para orangtua dan anak-anak kita, terhadap berbagai resiko yang akan dihadapi dalam usia perkawinan yang belum matang. Dan perlu juga memberikan konseling bila memang sudah terlanjur terjadi perkawinan pada usia dini”, tutur politikus kawakan dari Partai Golongan Karya disela Acara Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Gedung Serba Guna Bahalap Marabahan, Jumat (3/12/2021).
Disisi lain Hasan (sapaan akrabnya) menambahkan, mengingat masyarakat kita adalah masyarakat yang religius maka peran tokoh agama, ustadz dan ustadzah tentunya juga sangat diperlukan dan harus dilibatkan dalam upaya menekan laju perkawinan anak di bawah umur yang trennya mulai meningkat seiring pandemi COVID-19. Dan berencana menjadikan kegiatan sosper ini sebagai media untuk menekan tingginya angka perkawinan anak usia dini di Batola.
"Kita akan jadwalkan kegiatan sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 ini ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Batola dengan melibatkan berbagai narasumber dari lintas sektoral. Ada dari dinas terkait, PKK, DWP, tokoh agama, ustadz, ustadzah, dan juga kepolisian sehingga masyarakat bisa paham dan mengerti serta turut andil dalam penanganan permasalahan ini," jelas mantan Bupati Batola dua periode.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala, Hj Harliani menambahkan, bahwa tingginya angka perkawinan anak usia dini tersebut lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi serta rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.
"Kebanyakan masyarakat kita tidak memahami adanya perubahan Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Didalamnya mengatakan bahwa usia anak perempuan dan usia anak laki-laki itu sama 19 tahun. Sedangkan masyarakat kita tahunya usia minimal perempuan bisa menikah adalah 16 tahun," ujar Hj. Harli seraya menyambut baik dan mendukung rencana sosialisasi Perda 11/2018 ke seluruh wilayah Kabupaten Batola. (sar/mah/jp).
