BANJARMASIN- Kelompok Masyarakat Pemerhati Hukum Kalimantan Selatan serta Forum LSM Hulu Sungai Selatan mendampingi Asosiasi Jasa Angkutan Batubara dan Tongkang Kabupaten Tapin lakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (22/12).
Hal yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah meminta kepada pimpinan beserta Anggota DPRD Provinsi Kalsel untuk turun tangan melakukan koordinasi kepada Kapolda Kalsel atau Dirkrimum Polda Kalsel untuk menepati janji membuka Police Line Jalan Houling Km. 101 Kabupaten Tapin.
Hal itu juga demi terciptanya lapangan pekerjaan bagi para Anggota Asosiasi Jasa Angkutan Batubara dan Tongkang Kabupaten Tapin yang jumlahnya 5.300 orang lebih, yang sekarang ini kehilangan pekerjaan atas dampak dari di tutupnya Jalan Houling Km. 101 Tapin dengan Police Line.
Sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Provinsi Kalsel H Supian HK memfasilitasi pertemuan tersebut di Ruang Rapat Abdullah Ismail untuk duduk bersama mencari solusi di dampingi oleh Sekda Provinsi Kalsel dan Wakapolda Kalsel.
"Kami akan memanggil dua perusahaan yang menemui jalan buntu ini yaitu PT. Tapin Coal Terminal (TCT) dan PT. Antang Gunung Meratus (AGM) pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, untuk duduk bersama mencari solusi jalan keluarnya," ujarnya.
Karena permasalahan ini, kata H Supian HK banyak pihak yang dirugikan, baik dari PT. TCT, PT. AGM maupun dari masyarakat itu sendiri.
"Sehingga kita akan mencari solusi yang sesuai dengan aturan, karena tambang ini sudah jelas tidak boleh melintas di jalan negara, seandainya nanti ada dispensasi yang bisa menguntungkan tapi sesuai dengan aturan, akan kita lanjutkan," jelasnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar berharap bisa mencari solusi karena sengketa ini sudah berlarut-larut, sampai sepuluh tahun lebih dan terjadi berulang-ulang.
"Yang pasti, petinggi yang mengambil keputusan akan diundang oleh Ketua DPRD. Dan mudah-mudahan yang hadir nanti adalah orang yang dapat mengambil keputusan, sehingga ada solusi dan tidak ada masyarakat Kalimantan selatan yang dirugikan akibat sengketa ini," harapnya. (sar/mah/jp).
