BREAKING NEWS

Senin, 16 November 2026

APDESI Kalsel Dorong Kenaikan Anggaran Desa 2027, DPRD Respons Usulan Rp15 Juta per Desa

BANJARMASIN- Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Kalimantan Selatan mendorong peningkatan anggaran untuk desa pada 2027. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi dan silaturahmi bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah, Senin (16/11/2026).

Pertemuan yang melibatkan sejumlah organisasi desa tersebut disambut Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK. Audiensi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi pemerintah desa terkait dukungan anggaran, tata kelola keuangan desa, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Ketua DPD APDESI Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Rijali Nasution, S.H., mengungkapkan terdapat tiga agenda utama yang menjadi perhatian dan diperjuangkan APDESI dalam pertemuan tersebut.

Pertama, peningkatan alokasi anggaran provinsi untuk desa. Ahmad Rizali menjelaskan, anggaran yang sebelumnya mencapai Rp18,6 juta pada 2025 mengalami penurunan menjadi Rp10 juta pada 2026.

Untuk itu, APDESI berharap alokasi anggaran pada 2027 dapat kembali ditingkatkan. Menurutnya, dalam audiensi tersebut Ketua DPRD Kalsel menyampaikan respons positif terhadap usulan kenaikan anggaran menjadi Rp15 juta.

"Harapan kita di tahun 2027 anggaran ini dapat ditingkatkan kembali. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Dewan bahwa anggaran akan ditingkatkan menjadi Rp15 juta. Harapan kami, jumlahnya minimal bisa sama seperti tahun 2025," ujar Ahmad Rijali.

Kedua, perbaikan mekanisme penyaluran dana desa. APDESI mengusulkan agar penyaluran dana desa dapat dilakukan lebih awal, yakni pada pertengahan tahun atau triwulan kedua. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah desa memiliki kepastian waktu dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program pembangunan, serta menyelesaikan administrasi dan pelaporan keuangan.

Menurut APDESI, keterlambatan pencairan anggaran selama ini berpotensi menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pemerintah desa.

Ketiga, peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa melalui bimbingan teknis (bimtek). APDESI mendorong DPRD Kalsel agar dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi bagi kepala desa, perangkat desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya mereka yang baru menjabat.

Peningkatan kapasitas tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola pemerintahan, administrasi, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan pembangunan desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Ahmad Rijali mengapresiasi sambutan dan respons pimpinan DPRD Kalsel beserta pihak-pihak yang hadir dalam audiensi tersebut. Ia berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan dukungan konkret bagi pemerintahan desa.

Menurutnya, dukungan anggaran operasional dan peningkatan kapasitas aparatur merupakan faktor penting dalam memperkuat kinerja pemerintahan desa, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui audiensi ini, DPD APDESI Kalsel berharap sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, dan pemerintah desa semakin kuat. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan desa, pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. (lim/jp). 

Share Berita :

 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes