TAMIANG LAYANG- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barito Timur, Ferryanto Marthen menyebutkan, pihaknya memerlukan dana sekitar Rp10 miliar untuk pilkada 2024.
"Sekitar Rp10 miliar dana yang diperlukan untuk Bawaslu bekerja pada Pilkada Bartim 2024,” ujar Ferry di Tamiang Layang, Senin (7/2/2022).
Ferry mengatakan, dana tersebut akan disajikan dalam bentuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan disusun berdasarkan ketentuan berlaku dan dilanjutkan pengajuan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Barito Timur untuk dimasukkan dalam anggaran hibah daerah.
Lanjutnya, sedangkan dana untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Kalteng dan DPRD Barito Timur dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemilu, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Kalteng dan DPRD Barito Timur dilaksanakan pada Februari 2021. Sedangkan Pilkada Kalteng dan Pilkada Barito Timur dilaksanakan pada November 2024.
"Pengajuan anggaran dimulai pada tahun ini dengan harapan dana tersebut mulai dicadangkan pada tiap tahun anggaran berjalan hingga 2024 nanti,” kata Ferry.
Dijelaskan Ferry, Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi sudah melakukan kunjungan inspeksi mendadak pada Kamis (4/2) lalu. Dalam pertemuan dengan Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi mengingatkan terkait pembuatan pertanggungjawaban keuangan dan soliditas kinerja Bawaslu Barito Timur.
Dalam pertemuan itu, Ferry menuturkan, Bawaslu Bartim telah melaksanakan kerja secara maksimal dan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih dan administrasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
"Persiapan dimulai pada Agustus 2022, dimulai dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Intinya kita sudah mulai mempersiapkan diri dan bersiap melaksanakan tahapan demi tahapan pemilu serentak 2024,” jelas Ferry. (zi/bb/jp).
