BANJARMASIN- Dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan serta kabupaten/kota kembali disuarakan aktivis yang tergabung dalam Aksi koalisi LSM KPK APP Kalsel.
Massa aksi damai terdiri dari beberapa koalisi LSM Kalimantan Selatan, sebelum memulai aksi mereka berkumpul di NOL kilometer diteruskan massa berjalan kaki menuju Depan Gedung Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalsel Jalan D.I Pandjaitan, Senin (14/3/2022).
Didepan Gedung Kejati, dengan suara lantang orator Aliansyah menyuarakan sejumlah proyek yang diduga syarat akan praktek korupsi, diantaranya proyek BPJN Kalsel, BWS Kalsel dan berbagai dinas atau instansi di Kalsel.
"Kami harap laporan yang disampaikan ini ditindak lanjuti, dan jangan sampai ada permasalahan mandek ditengah jalan," ucap Aliansyah dengan nada lantang.
Dia menyinggung terkait penanganan Kasus KUD Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008. Dimana, menurut Aliansyah, KUD tersebut melakukan pencairan uang Rp75 miliar. Kemudian Tahun 2012 melakukan pencairan Rp85 miliar.
"Dugaan kami tidak mungkin KUD itu bekerja dengan sendirinya," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Aliansyah, pihaknya minta yang saat ini kasusnya di Kejari Barito Kuala supaya diambil alih oleh Kejati Kalimantan Selatan, karena ada dugaan keterlibatan penjabat tinggi.
"Kalau masih kejari yang menangani, yang jadi korban hanya ketua- ketua kelompok KUD yang tidak sampai ke otak intelektualnya," ujarnya.
Aliansyah berharap, kalau kasus tersebut ditangani langsung oleh Kejati Kalsel.
"Dugaan penjabat tinggi yang terkait bisa dapat di jebloskan kedalam penjara," jelasnya.
Aliansyah juga tak lupa mengucapkan selamat datang kepada Kajati yang baru di Bumi Lambung Mangkurat.
"Selamat bekerja dan memberikan kado kepada masyarakat dengan kinerja kejaksaan sendiri," ucapnya. (yet/jp).
