MARABAHAN- Puluhan warga Desa Kolam Kiri lakukan aksi protes di Halaman Kantor Kecamatan Wanaraya, Kamis (10/3).
Aksi tersebut terkait dugaan lahan yang ditempati warga berasal dari jual beli dari Kades Kolam Kiri, yang diduga mereka atas laporan dari Kades Kolam Kanan.
Hal itu mendapat bantahan dari Kepala Kajari Barito Kuala, Eben Neser Silalahi.
Ia mengungkapkan, beberapa hari yang lalu Kades Kolam Kiri ada mendatangi kantor kejaksaan untuk meminta perlindungan tanah negara yang telah disertifikatkan.
"Kami beri peringatan jika tanah negara yang disertifikatkan tersebut tidak bisa langsung didampingi. Selain itu, kami juga minta Kades Kolam Kiri membuat pokok persoalannya dulu," ungkapnya.
Selanjutnya, kata Kajari, nanti akan dibalas melalui surat. Juga dipelajari dahulu tentang peristiwa masa lalu prosedurnya.
"Dan nanti akan dibuat pandangan secara keperdataan," ungkap kajari.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Batola, Mohammad Haminudin Noor menambahkan, adanya aksi demo yang dilakukan atas laporan Kades Kolam Kanan Endang Sudrajat itu tidak benar.
"Informasi yang didapat, sebenarnya berawal dari janji politik salah satu calon kades pada saat hendak pelaksanaan Pilkades, dimana pada saat itu jika terpilih akan mensertifikatkan tanah fasum, seperti yang ada di Desa Kolam Kiri," ungkap Haminudin Noor.
Terkait adanya tuduhan penjualan tanah yang dilakukan Kades Kolam Kiri dari pihak Kejari Batola, Haminudin Noor menegaskan, tidak ada menuduh, namun pihaknya menerima pendampingan permohonan dari Kades Kolam Kiri tentang status tanah yang telah menjadi hak milik masyarakat.
"Sudah jelas adanya informasi pelaporan oleh Kades Kolam Kanan terkait penjualan tanah yang diduga dilakukan Kades Kolam Kiri tersebut tidak benar," jelas Haminudin.
Ia menegaskan, jika aksi yang dilakukan oleh warga tidak didasari bukti, mohon diklarifikasi atau dicabut pernyataannya.
"Hal itu supaya tidak menyebarkan hoax pada masyarakat atau pemberitaan," pungkasnya. (hru/hm/jp).