PALANGKA RAYA- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited (LKPD Unaudited) TA 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (18/3).
LKPD tersebut diserahkan Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, dan ditandai dengan penandatanganan serah terima LKPD Unaudited Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021.
Hadir mendampingi Wabup dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Inspektur Elfi Elpanop, Kepala DPKA Jufriansyah, dan Kepala Dinas Kesehatan Siswandoyo.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Agus Priyono, SE, M.Si, Ak, CA, CSFA menyampaikan, sehubungan dengan sebentar lagi memasuki Bulan Suci Ramadan, maka penyerahan LKPD yang biasanya paling lambat tanggal 31 Maret dipercepat pelaksanaannya.
"Berdasarkan peraturan, paling lambat di 31 Maret. Ini untuk menghindari pemeriksaan diwaktu bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri," kata Agus.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari seluruh kabupaten/kota yang pada hati ini telah menyerahkan LKPD-nya.
Selain itu, Agus berharap kedepannya laporan dari semua daerah dapat berjalan dengan baik.
"Nanti pada bulan April, Tim kita akan melakukan pemeriksaan rinci ke masing-masing kabupaten/kota, diharapkan kepada semua agar dapat memberikan data secara cepat kepada tim dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra meminta kepada seluruh jajaran dapat mempedomani ketentuan yang berlaku dalam penyampaian data kepada Tim BPK nantinya.
"Kami berharap seluruh perangkat daerah segera memberikan data-data yang diminta, jangan memperlambat," harap Sugianto.
Ia mengatakan, sesuai dengan keinginan Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
"Diharapkan Barut kembali meraih Opini WTP untuk ke-delapan kalinya secara berturut-turut," jelasnya.
Untuk diketahui, Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited (LKPD Unaudited) TA 2021 tersebut diikuti Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. (prkpmd/jp).
