BANJARBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengimbau SKPD agar memanfaatkan fasilitas videotron sebaik mungkin, agar bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini berdasarkan kaji sewa yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalsel terhadap videotron milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, sumber-sumber penambahan PAD diperlukan karena semakin tahun bantuan dari pusat semakin berkurang.
"Videotron ini kita harapkan tidak hanya untuk mendiseminasikan kegiatan-kegiatan pemerintah tapi juga bisa menjadi sumber PAD bagi pemerintah daerah. Apalagi, kebanyakan videotron yang kita miliki saat ini berada diposisi strategis, seperti di tengah kota, halaman kantor SKPD, perempatan jalan yang mungkin saja ini akan sangat berarti bagi pelaku usaha untuk mempromosikan usahanya agar bisa jadi perhatian masyarakat,” kata Roy pada Penyampaian Hasil Studi Kaji Sewa Videotron Milik Pemerintah Daerah, di Banjarbaru, Jumat (1/4).
Roy pun meminta kepada instansi terkait untuk segera membuat regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) terkait sewa videotron milik Pemda ini.
"Buat regulasinya, kalau perlu Perda buat Perdanya, apalagi saat ini sedang dilakukan revisi Perda atas perubahan pajak dan retribusi daerah, termasuk alat berat. Saat ini Bakeuda dan Biro Hukum sedang memproses Perda itu, kalau memang ini harus masuk dalam Perda itu tolong segera dikoordinasikan, agar dikemudian hari tidak terjadi masalah,” tutur Roy.
Tercatat, saat ini SKDP yang memiliki videotron selain Dinas Kominfo, yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Badan Penghubung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan RSJD Sambang Lihum.
"Nanti Diskominfo tolong dikaji lagi titik-titik strategis yang mungkin bisa dikerjasamakan videotron agar dibangun videotron. Apalagi banyak pengusaha videotron yang mau kerja sama dalam pembangunan videotron ini,” ucap Roy.
Tidak hanya itu, Roy juga meminta agar Dinas Kominfo bersama instansi terkait untuk memetakan waktu strategis pemasangan informasi penting atau pengiklanan.
"Dengan memetakan prime time ini bisa membantu kita dalam menentukan tarif sewa videotron kedepannya,” kata Roy.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muslim mengatakan, akan segera membentuk tim khusus terkait pengkajian regulasi tarif sewa videotron milik Pemda.
"Hari ini kita mengoptimalkan dan merumuskan, agar instansi terkait memiliki persepsi yang sama dalam menyusun payung hukum, waktu strategis, dan tarif sewa videotron ini. Selain itu kita juga harus mengkaji biaya perawatannya, mulai dari perawatan piranti lunak dan kerasnya, serta sumber daya lainnya,” kata Muslim. (mckalsel/jp).
