MARABAHAN- Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimatan Selatan (Kalsel) H Hasanuddin Murad SH melaksanakan reses di Desa Kolam Kiri Dalam, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Jumat (13/5/2022).
Reses yang berlangsung di Balai Desa Kolam Kiri Dalam ini juga dihadiri Camat Barambai Nur Wahyudi, para anggota forkopimcam, dan para kades beserta para warga.
Anggota DPRD Provinsi Kalsel dari Dapil 3 Batola ini menerangkan, anggota DPRD merupakan refresentasi dari rakyat terutama bagi daerah pemilihannya. Karenanya melalui reses diharapkan dapat diketahui hal-hal yang terjadi dari masyarakat.
"Kehadiran saya ini selain untuk menyambung silaturahmi juga dalam rangka menyerap aspirasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan dan sosial kemasyarakatan untuk disampaikan pada rapat-rapat DPRD maupun Tim Banggar,” kata Hasanuddin Murad.
Sementara itu, dalam sesi dialog terungkap berbagai permasalahan di antaranya terkait beradaan jalan yang mengalami kerusakan baik jalan provinsi yang ada di kawasan setempat maupun jalan desa, jalan usaha tani, hingga tidak dimilikinya sarana TPA.
Kades Kolam Kiri, Solehin, mengutarakan rusaknya jalan poros provinsi yang ada di kawasan mereka menyebabkan warga kesulitan melintas serta mengangkut hasil-hasil pertanian.
Pria yang baru beberapa bulan menjabat kades ini juga mengeluhkan anjloknya harga kelapa sawit yang dampaknya sangat dirasakan mengingat sebagian masyarakat desanya merupakan petani sawit.
Permasalahan jalan juga dikeluhkan Kades Kolam Kanan, Edy Sungkowo. Ia mengatakan, jalan dusun 1 dan 2 di wilayahnya sepanjang sekitar 3 kilometer mengalami kerusakan.
Hal senada diutarakan Idrus yang mengeluhkan jalan usaha tani (JUT) di wilayahnya sering terkena banjir.
Kades Pendalaman ini juga mengutarakan belum dimilikinya sarana TPA bagi anak-anak di desanya yang berjumlah 20-an orang. Saat ini anak-anak itu terpaksa belajar di kantin Pasar Senin.
Terkait kerusakan jalan provinsi, Hasanuddin Murad menyatakan, sebenarnya itu permasalahan lama sejak ia menjabat bupati.
Hasan mengutarakan, sebenarnya ia telah mengupayakan terhadap perbaikan jalan provinsi tersebut namun terkendala anggaran akibat adanya wabah pandemi COVID-19 selama 2 tahun belakangan.
Namun demikian, pria yang pernah menjabat Bupati Batola 2 periode ini menyatakan, tetap akan menyampaikan permasalahan ini dengan harapan mendapat perhatian provinsi maupun pusat.
Menyangkut kerusakan jalan permukiman, pria yang pernah menjabat anggota Komisi V DPR RI ini menyatakan, memang agak sulit karena desa mempunyai dana sendiri. Pun begitu ia menyarankan agar diusulkan melalui proposal.
"Siapa tahu tersedia anggaran apakah melalui CSR atau apa,” paparnya sembari menyatakan, akan berusaha membantu memperjuangkan. (prkpmd/jp).
