BOGOR- Bupati Barito Utara, H Nadalsyah didampingi Sekda Barut, Drs. Muhlis menghadiri Rapat Kerja Nasional XIV APKASI Tahun 2022 di Ballroom Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa dan Convention, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Sabtu (18/6).
Rakernas dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dihadiri Kepala LKPP, Wamendagri, Gubernur Jabar, Gubernur Kaltim, 250 Bupati dari 416 daerah, perwakilan kepala daerah, dan undangan lainnya.
Dalam Rakernas XIV APKASI, terkait permasalahan Pegawai non-PNS menjadi isu utama di samping permasalahan lainnya.
Ketua Umum APKASI, Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam laporannya menyampaikan kepada Mendagri bahwa permasalahan penghapusan pegawai non-PNS (tenaga honorer) dapat menimbulkan dampak yang berarti kepada daerah.
"Kami mohon kepada Mendagri dapat mengusulkan kepada pemerintah agar membatalkan peraturan yang mengatur hal tersebut," kata Sutan.
Mendagri, Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan kepada APKASI agar dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat.
"Sebagai asosiasi Kepala Daerah terbesar, agar dapat memberikan masukan baik konsep maupun usulan secara resmi," kata Tito.
Mengenai permasalahan tenaga honorer, Mendagri telah berkoordinasi dengan menteri terkait.
"Pemerintah telah mengkajinya, APKASI diharapkan memberikan konsep/usulan secara resmi agar permasalahan tenaga honorer tidak menimbulkan potensi yang merugikan," jelas Tito.
Selain itu, Mendagri juga meminta kepada para kepala daerah agar dapat melakukan survei terkait tingkat antibodi terhadap COVID-19.
"Hasil survei dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi," kata Tito.
Sementara itu, Bupati Barito Utara, H Nadalsyah menyampaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Barut. Diantaranya adalah permasalahan pegawai non-PNS.
"Sepertinya permasalahan pegawai non-PNS menjadi permasalahan yang sama di setiap daerah," kata Nadalsyah.
Bupati berharap melalui APKASI, permasalahan pegawai non-PNS khususnya di Kabupaten Barito Utara dapat diselesaikan. (prkpmd/rmli/jp).
