BANJARMASIN- Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polda Kalsel tahun anggaran (TA) 2022, di Hotel Pop Banjarmasin, Selasa (28/6).
Musrenbang bertema "Polda Kalimantan Selatan Yang Presisi Mendukung Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” ini dihadiri Irwasda, Pejabat Utama Polda Kalsel, Wakapolres/ta Jajaran serta perwakilan Satker Jajaran Polda Kalsel.
Dalam sambutannya, Kapolda Kalsel mengapresiasi atas peningkatan anggaran pada tahun 2022 sebesar 5,94% dibandingkan pada anggaran tahun 2021. Sekaligus juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Satker dan Satwil yang telah meraih predikat WBK/WBBM sehingga mendukung pencapaian pembangunan zona integritas (ZI).
"Polda Kalsel telah mendapatkan piagam penghargaan dari Kapolri sebagai Polda peringkat 1 dalam Pembangunan Zona Integritas dengan persentase terbanyak pada unit kerja Polri,” terang Kapolda Kalsel.
Menurutnya, Musrenbang merupakan forum untuk mempertemukan usulan / kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram Pemerintah (top down planning). Sehingga, Musrenbang ini menjadi langkah strategis untuk menindak lanjuti hasil Musrenbang Nasional 2022 dan Musrenbang Polri 2022.
Selain itu, kegiatan ini juga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra Polda Kalsel tahun 2020- 2024 yang sudah memasuki tahun ke tiga. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah capaian Polda Kalsel saat ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada rencana strategis tahun 2020- 2024.
Kapolda pun mengingatkan jajarannya, bahwa kepercayaan publik adalah hal sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan tugas Polri. Oleh karena itu, semua langkah di bidang perencanaan yang telah dilakukan selama ini harus terus digelorakan dan ditingkatkan agar masyarakat benar - benar merasakan perubahan yang dilakukan Polri.
"Salah satu area perubahan yang menjadi prioritas Kapolri di bidang transformasi organisasi saat ini khususnya bidang penegakan hukum adalah mengubah kewenangan Polsek pada Daerah tertentu hanya untuk Harkamtibmas dan tidak melakukan penyidikan. Dan saat ini di Polda Kalimantan Selatan terdapat 59 Polsek yang telah ditunjuk untuk menangani Harkamtibmas,” terang Kapolda Kalsel.
Sementara itu, dalam program prioritas lainnya di bidang transformasi organisasi, dilaksanakan melalui kegiatan pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek. Terkait hal tersebut, Kemenpan RB telah menyetujui pembentukan 3 Polsubsektor di Polda Kalsel yakni Polsubsektor Tatah Makmur Polres Banjar, Polsubsektor Cintapuri Darussalam Polres Banjar, dan Polsubsektor Daha Barat Polres Hulu Sungai Selatan (HSS).
Dengan demikian, lanjut Kapolda Kalsel, dari 21 Kecamatan yang belum memiliki Polsek, masih terdapat 18 Kecamatan yang akan segera diusulkan pembentukan kesatuan Polsubsektor/Polsek.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Satker/Satwil Peraih Predikat WBK dan WBBM. Mereka yang menerima penghargaan tersebut diantaranya Karo SDM (WBK), Dir Lantas (WBK), Dir Samapta (WBK), Dir Reskrimsus (WBBM), dan 13 Polres Jajaran Polda Kalsel yang menerima predikat WBK. (hms/jp).
