Ketua STIEI Banjarmasin, Dr Yanuar Bachtiar MSi kepada awak media mengatakan, kegiatan pertemuan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia membicarakan keberatan PTS yang memiliki kondisi berbeda, baik menyangkut fasilitas, sarana dan kemandiriannya.

"Ini yang menjadi masalah sebenarnya, karena selama ini melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) tidak dikenakan sama sekali biaya. Karena biayanya itu ditanggung APBN. Setelah beralih (ke Lembaga Akreditasi Mandiri/LAM), maka Pemerintah tidak lagi mengalokasikan untuk Akreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Oleh karena itu, kita harus membiayai diri sendiri, membayar sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk setiap Prodinya. Ini masalahnya," ungkap Yanuar.

Persoalan lainnya menyangkut pajak Yayasan yang sebenarnya bergerak dalam bidang sosial atau bersifat nirlaba yang disamakan dengan Perusahaan. Padahal Yayasan seharusnya nol persen pajaknya.

"Sebenarnya Yayasan nirlaba. Misinya adalah misi sosial. Selama ini juga dikenakan pajak seperti halnya pajak perusahaan. Ini yang kita coba untuk kita rekomendasikan. Juga seluruh PTS yang mewakili. Lebih dari 1.500 PTS yang hadir agar bisa supaya membayar pajaknya ini disesuaikan dengan Undang-undang," ujar Yanuar menambahkan.

Untuk pajak tersebut menurut Yanuar, merupakan isu lama yang tidak hanya satu dua tahun ini saja mengemuka. Tetapi katanya, pihaknya terus mendorong agar bisa direlaksasikan atau setidaknya ada hal lain yang meringankan. (juns/maya/jp).