Firli Bahuri selaku orang nomor wahid di Komisi Pemberantasan Korupsi, mengatakan upaya pemberantasan korupsi merupakan langkah yang bersifat menyeluruh, sistematis dan berkesinambungan.
"Sehingga diperlukan dukungan manajemen tata kelola pemerintahan yang baik dan budaya kerja agar mampu meminimalisir potensi tindakan korupsi serta membuka ruang bagi peran serta dalam pengawasan yang dilakukan oleh publik," ujarnya, Rabu (27/7).
Firli menybutkan korupsi kejahatan luar biasa yang memberikan dampak besar di segala sendi kehidupan masyarakat, mulai dari segi sosial, ekonomi hingga hak-hak masyarakat yang tidak bisa terpenuhi.
"Korupsi mengancam masa depan bangsa ini karena menyebabkan degradasi moral bagi masyarakat Indonesia. Tentunya, kita tidak ingin masyarakat terlebih generasi masa depan Indonesia, semakin apatis dan permisif terhadap korupsi,” jelas Firli.
"Sistem pencegahan yang efektif dapat mengurangi dampak dari korupsi yang merusak. Dari upaya pencegahan korupsi harus dapat melibatkan elemen masyarakat secara masif untuk membangun gerakan sosial anti korupsi," tambahnya.
Senada dengan itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, menyampaikan Pemprov Kalsel terus berupaya mewujudkan reformasi birokrasi dalam menciptakan good governance dan clean government, guna membangun budaya birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.
"Kami berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan disertai masyarakat dalam memiliki pemahaman yang baik terkait sistem, saluran dan cara-cara untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga segala upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan semakin baik,” kata Sahbirin.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, berharap dari Bimtek ini bisa benar-benar memahami akan pentingnya peran serta masyarakat, agar cita-cita dan tujuan untuk mencegah praktik-praktik korupsi dapat tercapai.
"Mari satukan langkah dan gerak dalam memberantas korupsi dan manfaatkan momentum ini untuk menguatkan tekad bersama dalam mencegah terjadinya korupsi agar korupsi bisa ditekan seminimal mungkin,” kata Kusdwidjanto. (mi/jp).
