BANJARMASIN - Hasil Rapat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) atau Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA) Provinsi Kalsel baru-baru tadi di Kantor Pemko Kota Banjarmasin, yang membahas permasalahan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berakhir kesepakatan damai di kedua belah pihak, Rabu (3/8).
Terkait tuntutan pencabutan subsidi BBM jenis solar sudah di selesaikan dengan musyawarah dan akan ada penambahan oleh pihak AKR dan pertamina.
"Inilah babak akhir kesalahpahaman yang terjadi di Alfi dan Aprindo, dan kita anggap sudah selesai serta akan menjalankan di SPBU AKR SPBU O15 dengan catatan 015 akan ditambah Kouta 6000 dan AKR juga akan di tambah sesegera mungkin," ungkap Saut Nathan Samosir.
Dirinya berharap, kedepan hal yang telah terjadi tidak akan ada lagi kesalah pahaman, dan berharap kepada teman atau keluarga pelabuhan yang salah pemahaman kemarin komunikasi kembali lagi sekarang.
"Kita ada yang saling menyalahkan tapi kita masing-masing supaya tetap bersatu dengan angkutan itu tidak akan pernah bisa di pisahkan kita satu untuk NKRI," ujarnya.
Setelah ini, sambung dia, artinya jika dilihat dulu karena tidak memakai jalur, nanti bila sudah di tambah 6000 tetap terjadi antrian panjang dengan yang lain terutama ada musyawarah dulu.
"Apabila ada kekurangan akan di diskusikan dengan pihak pertamina lagi kedepannya tambahan itu akan di tambahkan perhari 16 dengan 10 jadi total keseluruhan 26000," sebut Saut.
Nanti, lanjut Saut, AKR akan menambah lagi tapi belum ada ditarik dari manajemen.
"Jadi yang daerah SPBU itu kan bukan Pertamina yang mengelola penyaluran BBM subsidi itu ada dua versi pemerintah dan yang ditambah Pertamina SPBU yang di Lingkar Dalam. Sedangkan AKR menyendiri bukan yang penambahan 6000," ujar Saut.
Dewan kehormatan tetap berjalan beda kasusnya, dimana tergantung untuk memberi supaya nanti jangan terjadi lagi.
"Kita lihat saja bagaimana bila kode etik tidak di jalankan, dan akan ada 5 anggota badan kehormatan nanti melihat yang mana yang benar. Kita semua kalau ada masalah yang kurang pas malu juga, dan jangan sampai tahun berikutnya terjadi lagi," ucap Edi Sujoto ketua DPD Organda serta ketua kordinator wilayah Kalsel. (udin/jp).
