 |
| Demo damai yang dilakukan para Guru Paud dalam menyuarakan nasibnya selama ini tidak mendapatkan perhatian Pemda Kapuas diakui Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kapuas Didi Hartoyo, S.Hut. merupakan hal yang wajar dan patut diperjuangkan. |
KUALA KAPUAS- Nasib guru sertifikasi non PNS yang melakukan demo damai menyuarakan nasibnya selama ini tidak mendapatkan perhatian Pemda Kapuas diakui Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kapuas Didi Hartoyo, S.Hut. merupakan hal yang wajar dan patut diperjuangkan.
"Mereka seperti disuarakan lagu " Umar Bakri" jangan jadikan nasib guru-guru sertifikasi non PNS di Kapuas seperti itu" ucap Didi Hartoyo diruangan rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Kapuas, Rabu (21/9/2022).
Apa yang menjadi aspirasi disampaikan guru-guru Paud sertifikasi non PNS saat ini memang sudah dari dahulu kami perjuangkan namun kemungkinan menjadi gagal karena referensi dasar hukum belum ada mengaturnya.
"Keprihatinan memang sangat dirasakan dan apa yang sudah kami lakukan sebagai wakil rakyat juga tidak kurang untuk memperjuangkan nasib guru-guru non PNS di Kapuas" tegas Didi Hartoyo.
Ternyata, lanjut didi Hartoyo dibalik glamor anggaran Pemkab Kapuas seperti pembangunan infrastruktur, rujab bupati senilai 63 miliyar tidak memperhatikan nasib-nasib penentu generasi pemimpin mendatang.
"Kendati demikian, perlu juga selain memperjuangkan nasib guru non PNS ini hendaknya kita mengkaji landasan hukum agar tidak menyalahi" ungkap Didi.
Kami akan terus memperjuangkan nasib guru non PNS di Kapuas, agar bisa mendapatkan insentif yang memadai dari Pemerintah Daerah, pungkas Didi Hartoyo (rb/ad/jp)
