KUALA KAPUAS- Sekitar 50 guru yayasan yang mendapat gaji sertifikasi non PNS menggelar aksi demo damai menyuarakan aspirasinya meminta perhatian Pemda Kapuas terkait insentif daerah, kegiatan berlangsung dihalaman DPRD Kabupaten Kapuas, Rabu (21/9).

"Jangan kami hanya diberi harapan palsu, kami datang mengadukan nasib kami yang selama ini tidak pernah mendapat perhatian Pemkab Kapuas" kata juru bicara demo damai guru Paud di Kapuas, Elina dengan nada lantang.

Selama ini kami hanya mendapat honor dari yayasan memberikan Rp. 50 ribu perbulan dibayar per 3 bulan, jadi dimana peran pemda yang menghadirkan setiap Desa/Kelurahan minimal 1 Paud, tambahnya.

Kedatangan belasan guru Paud tersebut, disambut Waket Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas, dr. HM. Rosihan Anwar, Sekretaris Komisi IV, Sera Shintanola, Bendi, Toshiba Limin, H. Abdurahman Amur, Noni Hermirawati, SP. Didi Hartoyo, H. Darwandie dan lainya bersama beberapa Eksekutif dan perwakilan Disdik, dipimpin Sekda Kapuas Septedy.

" Mari kita berdiskusi diruangan, pak Sekda sudah ada" ajak dr. HM. Rosihan Anwar saat itu mengajak para guru paud yang menyampaikan aspirasinya.

Setelah melalui proses diskusi yang cukup alot, akhirnya disepakati bersama dituangkan dalam berita acara dimana dituangkan 4 buah tuntutan yaitu (1) meminta insentif sesuai janji Kadisdik Kapuas yang sampai saat ini belum ada reaslisasi, (2) Meminta diangkat menjadi P3K melalui jalur husus mengingat masa kerja dan usia (3) Meminta tunjangan bagi Kepala Sekolah non PNS dari Pemda (4) Memohon kepada DPRD Kabupaten Kapuas untuk mempertemukan dengan Bunda Paud Kabupaten Kapuas ibu Ary Egahni Ben Bahat, ucapnya.

Untuk kesimpulan, menegaskan kepada Disdik Kapuas mengkaji regulasi pemberian insentif, dan akan membuat jadual RDP gabungan dengan pihak yayasan menaungi Paud beserta unsur terkait, pungkasnya. (rb/ad/jp)