PELAIHARI- Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel menggelar pertemuan dengan nelayan Tanah Laut di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Jumat (23/9).
Selain dalam rangka silaturahmi, dalam agenda tersebut juga dibalut diskusi dalam rangka membicarakan solusi permasalahan sesama nelayan yang ada di daerah tersebut.
Ketua HNSI Kalsel, Ir Hj Suriatinah mengatakan, pihaknya ingin tahu aktivitas dan permasalahan nelayan yang ada di lapangan. Setelah bertemu dan berdiskusi, dirinya mengakui ada banyak hal yang harus disampaikan ke pihak bersangkutan.
"Utamanya menyangkut bahan bakar, karena bagaimanapun nelayan kita sangat tergantung dengan BBM. Kita berupaya dan memperjuangkan agar nelayan ini dapat subsidi harga khusus dan dengan jumlah yang harus ditambah," ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Perikanan Kalsel itu juga menyatakan, prihatin atas kejadian selama ini, perselisihan antara nelayan provinsi dengan luar daerah seperti Jateng dan Jabar.
"Semestinya perseteruan antara nelayan provinsi kita dengan nelayan luar daerah tidak perlu terjadi jika ada komunikasi yang baik dan saling menghargai kewilayahan. Karena kita semua merupakan bagian dari NKRI," ujarnya.
Dirinya mengakui nelayan Kalsel masih kalah canggih peralatan dibandingkan dengan luar daerah seperti dari Pulau Jawa.
Sebagai contoh kapal motor nelayan Kalsel kebanyakan cuma mengandalkan penerangan seadanya. Sedangkan nelayan luar daerah yang juga beroperasi di wilayah tersebut, lampu penerangan mereka bahkan mencapai 8000 Watt.
"Dari segi area penangkapan memang tidak melanggar. Tapi yang meresahkan, penerangan dengan kapasitas sebesar itu bisa sampai ke dasar laut. Jadi ada kemungkinan semua habis diambil mereka. Jadi kita langsung lakukan koordinasi dengan HNSI asal, untuk memastikan berapa jumlah kapal mereka yang beroperasi di daerah kita, serta berapa lama mereka disini," jelasnya.
Ir Hj Suriatinah mengimbau kepada nelayan Tabanio khususnya, dan nelayan Tanah Laut umumnya, agar tidak merespon situasi tersebut dengan hal-hal negatif yang mengarah ke tindakan melanggar hukum.
"Karena kita sama-sama merupakan bagian dari NKRI, maka hendaknya menyikapi setiap permasalahan dengan kepala dingin. Tidak bergerak atau main hakim sendiri, dan meminimalisir segala gesekan yang berpotensi menjadi konflik di kemudian hari," tegasnya.
Sementara itu, Kasubdit Kamsus Polda Kalsel yang di wakili Panit 5 Subdit Kamsus Dit Intelkam Polda Kalsel, Iptu Agung Sugiharto, S.E mengatakan, Polri bersama HNSI mendorong pemerintah agar dapat menampung dan menyelesaikan permasalahan para nelayan Kalsel.
"Terkait permasalahan kapal cantrang dan kapal cumi sudah di upayakan langkah-langkah koordinasi dengan pihak dan dinas terkait, dan saat ini dalam proses penyelesaian sehingga di harapkan nelayan bersabar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yg melanggaran hukum," ucapnya.
Senada dengan himbauan Ketua HNSI Kalsel, Iptu Agung Sugiharto juga berharap agar nelayan Tabonio tidak terprovokasi untuk ikut melakukan tindakan anarkis atau melanggar hukum.
"Karena dapat merugikan semua pihak baik nelayan Kalsel maupun nelayan luar Kalsel," jelasnya.
Salah satu tokoh dan Nelayan Tabonio, H Anang mengucapkan terimaksih kepada HNSI dan pihak Keamanan yang sudah menanggapi permasalahan sebelumnya, mengenai adanya kapal Cantrang yang kini sudah jauh berkurang keberadaanya di perairan tersebut.
"Memang terkadang masih terlihat tapi mereka jauh dan sedikit," kata H Anang.
Dirinya menyebutkan, nelayan menginginkan ketegasan dari pemerintah melalui HNSI dan pihak keamanan agar segera mengatasi gejolak di masyarakat nelayan terkait aktifitas kapal cantrang dan kapal cumi di perairan kalsel khususnya Tanah Laut.
"Pihak nelayan siap mengikuti aturan apabila pihak HNSI juga memperhatikan keluhan masyarakat nelayan," tutupnya. (mi/jp).
