MARABAHAN- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Workshop Penginputan pada SIMDA FMIS dil ingkungan Pemkab Batola.
Acara yang berlangsung di Hotel Aria Barito Banjarmasin ini dibuka Bupati Hj Noormiliyani AS, Rabu (19/10).
Workshop yang diikuti bendahara seluruh SKPD, khususnya bendahara pengeluaran ini menghadirkan Kepala Kepala BPKP Kalsel Rudy M Harahap, Direktur Utama Bank Kalsel yang diwakili Direktur Bisnis Fachrudin, Kepala BPKAD Batola Samson, dan Kepala Bank Kalsel Cabang Marabahan Akhmad Fauzi Noor.
Ketua pelaksana yang juga Kadis BPKAD Batola Samson menyampaikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mewajibkan seluruh daerah menyediakan informasi pemerintah daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.
Selain itu, pada Peraturan Mendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemkab Batola telah menerapkan aplikasi SIPD dalam penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban pemerintah daerah. Namun, ungkap Samson, sejalan dalam penggunaan aplikasi SIPD terdapat kendala pada menu Akuntansi dan Pelaporan (Aklap).
Karenanya kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan pemahaman teknis penggunaan aplikasi SIMDA FMIS yang digunakan secara paralel dengan SIPD.
"Alhamdulillah kita bekerjasama dengan BPKP menyikapi permasalahan yang ada dengan penggunaan secara paralel aplikasi SIPD dan SIMDA FIMS," jelasnya.
Direktur Bisnis Bank Kalsel, Fachrudin mengungkapkan, pihaknya akan terus mendukung langkah pemerintah daerah terkait pembayaran SIPD maupun SIMDA FMIS.
Mengingat dalam penggunaan secara paralel bendahara harus melakukan penginputan ulang realisasi belanja dan penerimaan serta input saldo awal pada SIMDS FMIS.
"Batola juga menjadi yang pertama di Kalsel menerapkan penggunaan SIPD dan SIMDA FIMS secara paralel," ujarnya.
Bank Kalsel juga mengapresiasi Batola menjadi yang pertama dalam pemenuhan modal inti Bank Kalsel sebagai mana diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Saya harap langkah Batola ini menjadi penyemangat daerah lain untuk mencontohnya," tambah Fachrudin.
Kepala BPKP Kalsel Rudy M Harahap menyebut, peng-entry-an ulang seperti ini wajar dalam sebuah sistem.
Ia menambahkan, sesuai peraturan perundangan, SIPD menjadi acuan dalam pemberian predikat.
Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS mengharapkan, melalui workshop ini permasalahan maupun kendala dalam menu Alkap pada APBD Tahun Anggaran 2022 dapat teratasi dengan baik. Sehingga laporan pemerintah daerah dapat disajikan secara valid dan lengkap.
Bupati juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada BPKP Perwakilan Kalsel sebagai narasumber yang telah memberikan dukungan sehingga diharapkan para peserta dapat segera menyelesaikan input realisasi belanja dan penerimaan serta input saldo awal pada SIMDA FIMS Tahun Anggaran 2022. (prkpmd/jp).
