BANJARMASIN- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) optimis bisa mencapai keberhasilan pembangunan di tahun 2023 melalui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah berproses.
"Dari pemandangan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, kami akan mengelola anggaran sesuai aturan dan kebutuhan prioritas, menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira mewakili Gubernur Kalsel pada rapat paripurna, Banjarmasin, Senin (10/10).
Fajar menyampaikan, APBD tahun anggaran 2023 diarahkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, optimalisasi sektor industri, umkm, pertanian dan pariwisata, memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, investasi hilirisasi industri, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik.
"Dengan meningkatnya SDM pengoptimalan sektor industri, umkm, pertanian dan pariwisata, serta ditambah dengan tata kelola pemerintahan yang memegang prinsip good government, maka cita-cita dan impian mencapai Kalsel MAJU sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) akan semakin dekat dalam kenyataan,” ungkap Fajar.
Dijelaskan Fajar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan ditingkatkan dalam setiap tahun anggaran, karena selama tiga tahun terakhir ini PAD selalu mengalami kenaikan, yang juga berdampak langsung terhadap kenaikan APBD Provinsi Kalsel dalam beberapa tahun terakhir ini.
"Insya Allah harapan itu bisa diwujudkan dengan kebersamaan, saling bersinergi dan kolaborasi yang baik dalam pembahasan rancangan APBD 2023,” ujar Fajar.
Fajar mengakui, ada sejumlah catatan dari fraksi anggota DPRD Kalsel bagi Pemprov Kalsel. Tentu saja akan ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan.
"Sejumlah catatan itu, seperti antisipasi terhadap kenaikan inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak, berhati-hati agar pengelolaan keuangan daerah jangan sampai terjadi kebocoran, melakukan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan PAD, khususnya mengoptimalkan PAD yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DAN sumber lainnya yang bukan dari pajak,” demikian Fajar. (mckalsel/jp).
