MUARA TEWEH- Fraksi DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Barito Utara, mengenai rancangan peraturan daerah (raperda) pengelolaan keuangan daerah.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Parmana Setiawan didampingi Wakil Ketua II Sastra Jaya dan dihadiri Wakil Bupati Sugianto Panala Putra dan Pelaksana harian Sekda Indriaty Karawaheni serta pejabat dan anggota dewan lainnya di Muara Teweh, Selasa.
Ketua Fraksi Partai Gerindra Tajeri menyampaikan, raperda pengelolaan keuangan daerah,yang merupakan implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan salah satu tugas dan wewenang kepala daerah mengajukan raperda dan menetapkan peraturan daerah yang mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
Secara khusus pihaknya berharap bahwa raperda yang diajukan dapat meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Setelah mencermati dan mempelajari pidato pengantar Bupati Barito Utara terhadap raperda itu, maka kami dari Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa saran, dan masukan agar menjadi bahan perhatian khusus Pemkab Barito Utara," katanya.
Antara lain, kata dia, Fraksi Gerindra meminta agar mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pelaporan, pengawasan serta pertanggungjawaban sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat yang tertib, akuntabel, dan transparan.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang teknis pengelolaan keuangan daerah.
Kemudian pihaknya meminta penjelasan tentang sistem pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, memperhatikan keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat Barito Utara.
"Demi terwujudnya pemerataan pembangunan daerah, menciptakan masyarakat makmur sejahtera, Fraksi Gerindra siap membahas raperda pada rapat gabungan antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan," ujar Tajeri. (ant/jp).
