Pertumbuhan ekonomi menguat signifikan pada periode triwulan III 2022 sebesar 5,59 % (y-o-y) yang didukung konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tinggi. Inflasi pada bulan Oktober 2022 tercatat sebesar 0,25 % ( m-to-m ), lebih rendah jika dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 1,42 %. 

Beberapa penyumbang utama inflasi di Kalimantan Selatan adalah transportasi udara, darat serta bahan pangan terutama daging ayam ras, ikan haruan serta beras. Sedangkan yang menahan laju inflasi adalah harga telur ayam ras, minyak goreng serta cabai merah.

Dalam kegiatan Media Briefing Realisasi APBN Regional Kalimantan Selatan, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah menyatakan, dari sisi neraca perdagangan Kalimantan Selatan, pada bulan Oktober 2022 terjadi peningkatan surplus sebesar 11,17 % dari bulan sebelumnya atau ada peningkatan sebesar US $ 0,17 juta.

Perkembangan perekonomian dunia masih diwarnai dengan kenaikan harga komoditas dan risiko ketidakpastian global yang eskalatif. 

Sehubungan dengan itu, peran APBN diharapkan tetap waspada, antisipatif serta responsif sebagai shock absorber. Salah satu upaya untuk mengimplementasikan peran APBN tersebut adalah dengan dilakukannya pengalihan subsidi dari subsidi BBM ke pemberian bantuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. 

Namun demikian, kebijakan pengalihan subsidi BBM itu dapat memberikan dampak negatif kepada makro perekonomian kita dalam bentuk naiknya inflasi, kemiskinan serta pengangguran serta menurunkan pertumbuhan ekonomi. 

Sehubungan dengan itu, untuk mengurangi dampak negatif tersebut di atas, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang berjumlah secara nasional sebesar Rp. 24,17 trilyun. 

Bantuan tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) serta dukungan dana Pemda sebesar 2 % dari Dana Transfer Umum (DTU).

Realisasi atas bantuan dana tersebut di wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan saat ini adalah untuk BLT telah direalisasikan sebesar Rp56,30 milyar bagi 187.681 KPM, untuk BSU sebesar Rp130,04 miliyar bagi 216.727 KPM serta untuk bantuan sosial yang berasal dari dana dukungan Pemda 2% DTU telah direalisasikan sebesar Rp. 44,93 milyar dari alokasi dana sebesar Rp.161,98 milyar. 

Khusus untuk bantuan sosial yang berasal dari 2 % DTU, pemda yang mempuyai realisasi dengan nilai rupiah tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan realisasi sebesar Rp12,83 miliar sedangkan pemda yang belum ada realisasi adalah Pemkab HST, Pemkab Tanah Laut, dan Pemkot Banjarmasin. Sedangkan pemda yang mempunyai realisasi tercepat adalah Pemkab HSU dengan realisasi mencapai 100 % atau dengan nilai rupiah sebesar Rp5,9 miliar. 

Disamping dana bantuan tersebut, sumber dana pemda lain yang juga digunakan untuk bantuan sosial masyarakat desa serta untuk pengendalian dampak inflasi di desa adalah yang bersumber dari dana desa yang disebut dengan BLT Desa. Sedangkan untuk mendorong pemda melakukan pengendalian inflasi di daerah telah diimplmentasikan kebijakan dana insentif daerah (DID) sebagai penghargaan atas keberhasilan mengendalikan inflasi. 

Pada periode bulan Mei-Agustus 2022 yang lalu, telah diberikan DID kepada Kabupaten Tabalong sebesar Rp10,68 miliar karena telah berhasil menurunkan tingkat inflasi dari 4,86 % pada bulan Mei menjadi 4, 36 % pada bulan Agustus 2022. 

REALISASI PC PEN KALIMANTAN SELATAN

Realisasi PC-PEN di Kalimantan Selatan hingga akhir Oktober 2022 mencapai Rp2.068,02 miliar yang terdiri dari Klaster Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kesehatan dan Penguatan Pemulihan Ekonomi Klaster Perlindungan Masyarakat, realisasi penyaluran PKH sebesar Rp202,35 miliar untuk 99.080 KPM, Kartu Sembako sebesar Rp308,93 miliar untuk 177.273 KPM, BLT BBM sebesar Rp56,30 miliar kepada 187.681 KPM, BLT Dana Desa Rp528,59 miliar untuk 159.714 KPM, BLT Minyak Goreng sebesar Rp51,51 miliar untuk 171.705 KPM, dan BSU sebesar Rp130,04 miliar untuk 216.727 KPMUntuk klaster penanganan kesehatan, realisasi penyaluran Klaim Pasien sebesar Rp304,39 miliar untuk 6.102 pasien dan Insentif Nakes sebesar Rp12,16 kepada 2.170 nakes.

Realisasi Program Penguatan Pemulihan Ekonomi untuk Padat Karya PUPR sebesar Rp185,34 miliar kepada 13.892 penerima, Infrastruktur Konektivitas PUPR sebesar Rp232,89 miliar, Ketahanan Pangan PUPR sebesar Rp55,52 miliar, dan Insentif Pajak sebesar Rp18,28 miliar kepada 48 wajib pajak.

PENDAPATAN NEGARA

Sampai dengan 31 Oktober 2022 kinerja pendapatan negara mencapai Rp.16.311,27 miliar atau 110.50% dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 86.14 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, atau meningkat sebesar Rp.7.548,14 miliar.

Realisasi penerimaan perpajakan hingga 31 Oktober 2022 telah mencapai Rp14.055.53miliar atau 118.52% dari target APBN 2022 sebesar Rp13.701,33 miliar. 

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 101,32%(y-o-y).Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp.1.092,93 miliar hingga 31 Oktober 2022. 

Angka tersebut telah mencapai 82,84% dari target yang ditetapkan.Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp1.162.81 miliar atau 109.69% dari target. 

BELANJA NEGARA 

Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp 26.028,75miliar atau 85,46% dari pagu. Secara total, capaian realisasi belanja tersebut lebih tinggi sebesar 17.52 % jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu. 

Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp.5.881,49miliar (69.47% pagu), atau turun 14.04% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp6.841,60miliar. 

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Oktober 2022 tercatat sebesar Rp19.147,26milyar atau 91,97 % dari pagu. Jika dibandingkan dengan realisasi bulan September 2021 lebih tinggi sebesar 32.45 %. 

Realisasi APBN menurut jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut : Belanja Pegawai untuk peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai agenda reformasi pemerintah. 

Realisasi sudah mencapai 81,14% dari pagu Rp3,6 triliun. Untuk jenis belanja barang diarahkan untuk pelayanan dasar pemerintah yang semakin baik. Realisasi sebesar mencapai 66,41 % dari pagu Rp2,94 triliun. 

Untuk belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur dasar kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Realisasi sudah mencapai 51,40% dari pagu Rp1,8 trilyun. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Realisasi sudah mencapai 86,89 % dari pagu sebesar Rp11,51 Milyar.

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Total penyerapan belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan sampai 31 Oktober 2022 telah mencapai 55,49% atau Rp17.315,66 milyar dari total pagu Rp27.788,24 milyar. Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 83,24% dari target sebesar Rp28.857,54 milyar yaitu sebesar Rp24.019,82milliar.

Belum optimalnya penyerapan APBD telah menyebabkan terjadinya peningkatan saldo SILPA. Secara agregat, jumlah SiLPA seluruh Pemda se-Kalimantan Selatan sampai 31 Oktober 2022 mencapai Rp7.819,79 miliar dan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu meningkat sebesar Rp4.344,61 miliar atau ↑125,02 persen (yoy). 

Masih tingginya SiLPA tersebut disebabkan karena belum optimalnya penyerapan anggaran pemda, dimana pendapatan mencapai Rp24.019,82 milyar sementara realisasi belanja baru sebesar Rp17.315,66 miliar dan pembiayaan sebesar Rp7.819,79 miliar. Meningkatnya SiLPA tersebut disumbang oleh 13 Pemda secara agregat sebesar Rp7.866,59 miliar.

REALISASI KUR DAN UMi

Kinerja penyaluran KUR terus meningkat seiring dengan program pemerintah untuk terus memberdayakan UMKM. Sampai dengan 31 Oktober 2022, jumlah KUR yang telah disalurkan sebesar Rp4.5 triliun, naik sebesar Rp796 milyar atau 21.49 % jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. 

Sektor utama yang mendominasi untuk kredit KUR adalah sektor perdagangan besar dan eceran .Kalau dilihat dari jumlah debitur per 31 Oktober 2022 di wilayah Kalimantan Selatan, tercatat sebanyak 87.937 debitur. Ada penurunan jika dibandingkan jumlah debitur tahun lalu sebanyak 94.652 debitur. 

Kinerja penyaluran UMi sampai dengan bulan Oktober 2022 tercatat sebesar Rp39,47 milyar untuk 10.176 debitur dengan sektor utama adalah perdagangan dan eceran. Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, ada peningkatan kinerja penyaluran UMi sebesar 13,55 %. 

ISU STRATEGIS REGIONAL 

Dampak dinamika ekonomi global terhadap perekonomian Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 2022 tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Neraca perdagangan di wilayah Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 2022 tetap mengalami surplus dan bahkan meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. 

Selanjutnya pengaruhnya terhadap aspek ketenagakerjaan khususnya risiko PHK di Kalimantan Selatan juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal tersebut disebabkan sektor perusahaan di Kalimantan Selatan yang didominasi oleh pertambangan dan kelapa sawit masih berkinerja cukup bagus di pasar internasional. 

Jumlah pengangguran pada Agustus 2022 sebesar 104,03 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,74%. Besaran ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan bulan Agustus 2021 sebanyak 5.943 orang.

Pengelolaan aset negara khususnya piutang negara akan menjadi lebih baik dengan diterbitkannya PP No.28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara. 

Hal tersebut dilatar belakangi oleh upaya untuk mempercepat penyelesaian piutang negara yang sampai saat ini belum tertagih secara optimal. 

Disamping itu, dukungan terhadap satgas BLBI diharapkan dapat memberikan penajaman serta profesionalisme dalam menyelesaikan piutang negara dapat lebih terjamin. Dengan peraturan tersebut, upaya penagihan piutang negara saat ini dapat dilakukan melalui jalur keperdataan dan atau penghentian layanan publik.

Pemusnahan BMN hasil penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai telah dilaksanakan pada 16-17 November 2022 oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan bersama KPPBC TMP B Banjarmasin. Barang Hasil Penindakan tersebut antara lain 931.264 batang Hasil Tembakau, 130 L MMEA, 3,12 L HPTL (liquid vape dan sejenisnya), dan 122 paket barang eks kepabeanan. Total perkiraan nilai barang yaitu sebesar Rp1.004.907.500,- dan telah ditetapkan sebagai BMN serta mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dilakukan pemusnahan. (jun/jp).