 |
| Ketua DPRD Batola Saleh, bersama Pj Bupati Batola Mujiyat melakukan Penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Batola 2023 |
Rapat Paripurna DPRD Ke-7 masa sidang I tahun 2022 – 2023, dalam rangka penetapan program pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Batola 2023.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala Saleh, meyampaikan rancangan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) 2023. APBD ini fokus untuk pembangunan dan kemajuan Batola yang lebih baik lagi, sehingga apa yang kita sampaikan pada rapat hari ini, menjadi komitmen kita bersama untuk pembangunan Barito Kuala yang lebih maju dan baik lagi.
“Dalam kesempatan sidang Paripurna tersebut, juga disampaikan mengenai total APBD Batola berkisar Rp. 1 Triliun lebih untuk daerah Batola, dengan dana sebesar itu di harapkan dapat meningkatkan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pun dapat lebih sejahtera,”ucap Saleh.
Masih menurut Saleh, DPRD Batola menyetujui 13 program pembentukan peraturan daerah (perda) yang disetujui pada rapat paripurna yang dihadiri semua SKPD, camat, lurah dan kades se-Kabupaten Barito Kuala, sehingga ada tiga perda dari DPRD Batola dan sepuluh perda dari Pemkab Batola,” katanya saat memimpin sidang Paripurna, Senin (28/11/2022).
 |
| Rapat Paripurna DPRD Ke-7 masa siding I tahun 2022 – 2023, dalam rangka penetapan program pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala 2023, dihadiri sejumlah anggota dewan |
Dia juga menjelaskan yang berasal dari DPRD Batola meliputi rancangan tentang desa wisata, nama-nama desa, kebudayaan dan penguatan pencegahan peredaran gelap narkotika.
Adapun, sepuluh perda yang berasal dari Pemkab Batola meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022, perubahan APBD 2023, APBD 2024, retribusi daerah dan pajak daerah.
“Selain itu rancangan tentang penanaman modal, pembangunan dan pengembangan perumahan, serta kawasan pemukiman, rancangan tentang RT RW Batola dari tahun 2022-2042, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Batola menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum (Perseroda), dan rancangan tentang penyertaan modal ke PDAM mulai 2023 hinga 2027” ungkapnya.
Selain itu juga usai kegiatan sidang paripurna Pj. Bupati Barito Kuala. Mujiyat. S.SN. M.PD, saat ditemui awak media mengatakan Komunikasi pemerintah daerah, baik itu SKPD dengan pihak DPRD dan Banggar terjalin secara sinergis dan harmonis sehingga semua persoalan cepat di atasi sesuai dengan aturan pemerintah pusat.
 |
| Pj Bupati Batola Mujiyat. S.SN. M.PD |
“Kita juga berharap setelah di sepakati bersama pada hari ini, agar kita bisa optimalkan se-optimal mungkin program-program yang ada di SKPD, sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama,”jelas Mujiyat.
Masih menurut Pj Bupati Batola, dalam rangka penetapan program pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Batola 2023 kita sangat bersyukur pembahasan rancangan APBD ini tepat waktu.
Sehingga nantinya secara bersama mengawasi peraturan daerah (perda) ini agar bisa berjalan optimal, ucapnya.
Pejabat Bupati Batola Mujiyat juga menyampaikan tagline pemkab Batola yakni "BARITO KUALA BISA. BISA berarti Berdayasaing, Inspiratif, Sportif, Amanah" pungkasnya. (her/lim/jp)
