Ketua PW PGM Indonesia Provinsi Kalsel, Pangeran Gusti Surian, M.Pd.I. mengungkapkan gaji guru honorer di madrasah paling tinggi sekitar empat ratus ribu rupiah per bulan. 

"Honor guru honorer paling seratus, dua ratus, dua ratus lima puluh, paling tinggi empat ratus. Dengan jumlah segitu, mengajar setiap hari dari jam tujuh sampai jam satu. Ini yang mungkin dibilang pahlawan tanpa tanda jasa,” keluhnya.

Pihak PGM Kabupaten Batola juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan bantuan insentif. Ditambah lagi jumlah siswa juga mempengaruhi gaji guru honorer.

Pihak pengurus PGM Kota Banjarmasin juga mengungkapkan, bahwa para guru honor di madrasah Banjarmasin pernah tidak menerima gaji selama empat bulan dikarenakan dana BOS yang tidak “cair”.

Ketua Komisi IV, H M. Lutfi Saifuddin, S.Sos. mengatakan, bahwa dirinya akan menjadwalkan agenda dengan Kemenag RI untuk memperjuangkan kesejahteraan guru honorer madrasah tersebut.

"Perjuangan Komisi IV dua periode agar madrasah bisa dapat BOSDA. Bulan depan bisa dijadwalkan ke Kemenag untuk memperjuangkan. Makanya terbentuklah Perda Fasilitasi Pesantren, namun belum ada good will dari pemerintah,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, bahwa aspirasi terkait kesejahteraan guru madrasah ini sejalan dengan Perda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter. 

"Aspirasi ini sejalan dengan Perda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter, namun ada hal-hal yang menjadi kewenangan pusat. Ini yang akan kita bawa ke Kementerian Agama yang mana harapan kita bahwa kesejahteraan guru madrasah ini khususnya di Kalimantan Selatan ini bisa lebih terangkat lagi,” pungkasnya. (dprd/jp).