KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H Achmad Fikry, M.AP menyaksikan Penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) antara Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Selatan, Selasa (14/2).
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh 11 Ketua APDESI Kecamatan. Yaitu Kecamatan Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Angkinang, Telaga Langsat, Padang Batung, Loksado, Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat.
Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H Achmad Fikry, M.AP menuturkan, bahwa MoU ini merupakan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten HSS. Dengan harapan agar menjadi penyemangat dan motivasi bagi para kepala desa untuk bisa mengelola DD maupun ADD.
"Saya meminta kepada para Ketua APDESI yang melakukan penandatanganan hari ini untuk selanjutnya bisa menyampaikan ke semua kepala desa, agar terciptanya pemahaman yang sama sehingga nanti dalam bergerak bisa satu irama di masing-masing kecamatan," ungkap Bupati
Bupati berpesan, bagi kepala desa yang mencari sumber pendapatan desa, apakah melalui bumdes atau dengan cara lain diluar bumdes.
"Agar setiap hal yang berkaitan dengan pemungutan ke masyarakat harus dibuat peraturan desanya dan tidak lupa agar semua aset dicatat dan dikelola dengan baik," jelasnya.
Sementara itu, Kajari HSS, Nul Albar, SH, MH menyampaikan, dengan adanya MoU ini diharapkan para kepala desa agar jangan ragu untuk melaksanakan langkah-langkah percepatan pembangunan, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa bisa menjadi lebih baik.
"MoU ini bukan alat untuk bersembunyi dari kesalahan, bukan juga untuk menjadi perisai. Namun, lebih kepada fungsi pencegahan preventif dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa melalui konsultasi hukum dan pendampingan hukum, sehingga nantinya diharapkan tidak sampai ada indikasi tindak pidana atau melanggar hukum dalam pelaksanaan pembangunan di desa," jelasnya. (ari/jp).
