BANJARMASIN- Camat Banua Lawas bersama PERKADES (Persatuan Kepala Desa) se-Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, menyampaikan aspirasi terkiat infrastruktur di beberapa desa di Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong kepada wakil rakyat di Komisi IV dalam rapat audiensi, Rabu (22/2).

Camat Banua Lawas, H Fariduddin, selaku pimpinan rombongan, mengungkapkan infrastruktur Desa Hapalah, serta Desa Sungai Durian dirasa masih belum baik. 

"Desa Halaban yang merupakan desa paling ujung Kecamatan Banua Lawas itu infrastrukturnya masih buruk. Desa Sungai Durian juga infrastrukturnya masih cukup memprihatinkan. Banua Lawas ini ada di pinggiran sungai. Biasanya kalau musim hujan, itu bisa banjir bahkan longsor,” jelasnya. 

H Fariduddin juga mengungkapkan mengenai Masjid Pusaka Banua Lawas yang memerlukan perbaikan.

Salah satu pihak PERKADES, H Anang mengungkapkan sulitnya kegiatan pertanian di Desa Hapalah. 

"Pertanian tahun 2011, baru bisa menanam padi karena banyak air atau mungkin SDM nya yang tidak berminat,” ujarnya. 

Menanggapi terkait infrastruktur yang notabenenya merupakan ranah Komisi III, Sekretaris Komisi IV selaku pimpinan rapat, Firman Yusi, S.P. mengungkapkan bahwa akan mencoba berkoordinasi dengan Komisi III terkait hal ini. 

Ia menambahkan, seluruh jalan di Kecamatan Banua Lawas bukan jalan provinsi. 

"Mayoritas bahkan seluruh jalan di Kecamatan Banua Lawas ini tidak ada yang merupakan jalan provinsi atau jalan strategis provinsi, sehingga sebenarnya Provinsi Kalimantan Selatan dalam tanda kutip tidak memungkinkan sebenarnya menganggarkan pembiayaan untuk pembenahan infrastrukturnya, karena bukan kewenangan dari Pemerintah Provinsi,” jelasnya. 

Sementara untuk perbaikan Masjid Pusaka Banua Lawas, Firman Yusi menggaris bawahi permasalahan tersebut dari sisi cagar budaya dari Masjid Pusaka tersebut. 

"Yang secara langsung kaitannya dengan Komisi IV, soal upaya untuk menjaga cagar budaya kita, Mesjid Pusaka Banua Lawas. Ini Komisi IV barangkali nanti tetap berkoordinasi dengan Komisi III karena wilayahnya adalah wilayah milik kewenangan Pemerintah Pusat, maka barangkali akan bersama-sama dengan Komisi III untuk memastikan karena tahun 2022 itu sudah pernah diusulkan agar tahun 2023 ini pinggir sungai di sekitar Masjid Pusaka Banua Lawas itu untuk ditangani oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya. 

Mengenai SDM yang juga ranah Komisi IV, Firman Yusi mengatakan, SDM di bidang pertanian memang diperlukan. 

"Kalau kita ingin menjadi penyangga pangan IKN, maka mestinya kita menyiapkan sumber daya manusia di bidang pertanian khususnya dari kalangan generasi muda sehingga cita-cita kita untuk jadi penyangga itu bisa lebih,” tandasnya. (lim/jp).