Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati HSS di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).

Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H Ma'aruf Amin menekankan agar Pemda mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan. Antara lain penyandang disabilitas, warga lansia dan masyarakat terlantar. Juga mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan.

"Penghargaan UHC ini diberikan atas kerja nyata jajaran Pemerintah Daerah yang sampai dengan 1 Maret 2023, telah melakukan berbagai upaya optimal sehingga lebih dari 95% penduduknya telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui skema Program JKN," ujar Wapres.

Ada 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota di Indonesia yang sudah melakukan upaya tersebut. Salah satunya Kabupaten HSS, melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Pemkab HSS berusaha untuk mewujudkan Universal Health Coverage bagi penduduknya. Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019.

Jamkesda ini adalah sebagai perlindungan kesehatan yang berlaku di wilayah HSS yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jaminan kesehatan ini berfungsi sebagai perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang paripurna, terkendali mutu dan terpenuhinya biaya perawatan kesehatan dasar dan lanjutan. 

Diketahui, program Jamkesda ini atau sering disebut BPJS gratis ini merupakan salah satu program andalan Bupati HSS H. Achmad Fikry bersama pasangannya Syamsuri Arsyad sejak tahun pertama pasangan Sehati Plus Cinta ini memimpin bumi Rakat Mufakat.

Dimana setiap tahun digelontorkan anggaran sekitar Rp54 miliar untuk menggratiskan BPJS Kesehatan warganya.

Sejak di luncurkan pada Januari 2019 yang lalu hingga saat ini cakupan peserta BPJS Kesehatan di HSS sudah 100%. Artinya seluruh penduduk HSS sudah terlindungi kesehatannya sehingga tidak ada alasan lagi tidak berobat karena tidak ada biaya.

Sementara itu, Bupati H Achmad Fikry didampingi Sekretaris Daerah HM. Noor mengungkapkan rasa syukur karena telah menerima penghargaan UHC yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai penghargaan kepada Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakatnya dengan program BPJS semesta.

Yang pasti, lanjut Bupati, ini adalah program jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat sesuai arahan Presiden minimal 2024. Semua kabupaten/kota di Indonesia harus melindungi masyarakatnya dengan BPJS.

"Alhamdulillah kita sejak 2019 sudah melaksanakan itu dan mudah mudahan dengan perlindungan ini semua masyarakat terjamin biaya berobatnya tinggal tugas kita selanjutnya bagaiman meningkatkan kualitas layanan kesehatan di semua lini kesehatan kita," ucap Bupati Achmad Fikry.

Ditegaskan Bupati, dengan pelayanan kesehatan yang baik ini.

"Semoga masyarakat bisa sejahtera lebih produktivitas lagi," demikian Bupati Achmad Fikry. (ari/jp).