BANJARBARU- Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengungkapkan, singkronisasi terhadap arah kebijakan soal ekonomi dan keuangan syariah dalam meningkatkan ketahanan nasional kini telah disusun dan tinggal meminta dukungan pusat.
"Ada 30 program dan 13 menjadi prioritas. Alhamdulillah sudah terpetakan. Ke depan akan diinvetarisasi lagi program mana yang mendukung ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya, usai menerima audiensi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di ruang tamu Sekdaprov Kalsel, Rabu (1/3).
Terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Kalimantan Selatan, ia turut mengapresiasi. Bahkan, tercatat sebagai provinsi yang masuk dalam skala prioritas.
"Kami juga berterima kasih karena Kalsel masuk dalam daerah prioritas,” ucapnya.
Roy yang juga ditunjuk sebagai Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalsel juga meminta agar sinergi dengan pusat bisa terus berjalan baik agar program singkronisasi serta kebijakan strategis ini dapat berjalan.
"Harapannya program pusat terkait ekonomi dan keuangan syariah dapat juga dibantu oleh pusat dalam hal ini KNEKS,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat menyebut, Kalsel merupakan delapan provinsi yang menjadi daerah prioritas dalam hal pengembangan perekonomian berbasis syariah.
"Menurut Master Plan Ekonomi Syariah, daerah ini memiliki potensi besar terhadap perkembangan terhadap ekonomi syariah,” paparnya.
Lembaga non struktural yang langsung dibentuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan telah diundangkan itu berharap kepala daerah khususnya Kalsel agar dapat mendukung program dari KNEKS.
"Serta ini dapat mempermudah kepala daerah dalam hal ini gubernur dalam menjalankan kebijakan terhadap program ekonomi syariah,” jelasnya.
Di lokasi yang sama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan, Bimo Epyanto menuturkan, dengan hadirnya lembaga ini tentu turut memberikan penguatan terhadap perekonomian terutama disektor syariah.
"Jadi pengembangan ekonomi syariah itu tidak lagi eksklusif untuk umat muslim tetapi sudah inklusif atau terbuka untuk umum. Jadi, siapa saja bisa berinteraksi di dalam ekosistem ini,” tuturnya. (adv/adpm/jp).
