Kedatangan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu tersebut disambut baik oleh Kadishut Kalsel, Hj Fathimatuzzahra diwakili Kabid PPM Dishut Kalsel, I Gede Arya Subhakti dan didampingi para pejabat Eselon 3 dan 4 Dishut di Aula Rimbawan 2 Dishut Kalsel.

"Selamat datang di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, kami selaku perwakilan dari dinas siap berdiskusi atau menyampaikan terkait perhutanan sosial khususnya di Kalimantan Selatan,” kata I Gede Arya Subhakti.

Risman Sipayung perwakilan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan, bahwa kedatangannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk melakukan koordinasi mengenai struktur pengelolaan dan operasionalisasi perhutanan sosial di Kalimantan Selatan.

"Kedatangan kami kesini ingin melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai struktur pengelolaan dan skema Perhutanan Sosial di Kalsel, agar kami nantinya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai masalah perhutanan sosial yang ada di Bengkulu dan tidak menyalahi aturan yang berlaku,” kata Risman Sipayung.

Dalam rapat tersebut, Kabid PPM Dishut Kalsel, I Gede Arya Subhakti menjawab sekaligus menjelaskan dalam paparannya yang berjudul ‘Kolaborasi Pembiayaan Dalam Rangka Operasionalisasi Perhutanan Sosial Di Kalimantan Selatan’. 

Dalam paparannya tersebut, berisikan diantaranya terkait dasar hukum perhutanan sosial (PS), potensi luas kawasan hutan untuk perhutanan sosial di kalsel, tahapan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial Kalsel, sasaran izin perhutanan sosial di Kalsel, izin perhutanan sosial berdasarkan skema (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Mitra Kehutanan), pendamping masyarakat perhutanan sosial Kalsel, operasionalisasi perhutanan sosial Kalsel, hingga peran Pemprov Kalsel dalam operasionalisasi perhutanan sosial di Kalsel. 

Dalam kunker Anggota DPRD Provinsi Bengkulu tersebut secara bergantian juga diadakan diskusi tanya jawab para peserta untuk menambah masukan atau referensi terkait strategi pengelolaan dan operasionalisasi perhutanan sosial di Kalsel.

Dengan adannya Kunjungan Kerja sekaligus koordinasi terkait strategi pengelolaan dan operasionalisasi perhutanan sosial di Kalsel ini,  diharapkan dapat membuat perhutanan sosial di Kalsel dan Bengkulu sama-sama berkembang serta masyarakat kedepannya lebih dapat memahami aturan perhutanan sosial yang berlaku. (adv/dsht/din/jp).