KANDANGAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) membentuk panitia khusus (pansus) dalam pembuatan peraturan daerah (Perda) guna pemberian insentif dan kemudahan masyarakat berinvestasi.
Pembentukan pansus bertujuan mengoptimalkan pembentukan perda agar tepat sasaran, agar tidak hanya investor yang baru diberikan kemudahan, tetapi UMKM yang ada dan berjalan sampai saat ini lebih diberikan perlindungan.
"Saat ini di wilayah Daha atau dikenal juga dengan sebutan Negara sangat banyak pelaku UMKM, agar lebih dibantu untuk perkembangannya sampai promosi produknya," kata Anggota Pansus DPRD HSS, Muhazerachman, di Kandangan, Rabu (24/5).
Menurut Muhazer, belum berkembangnya optimalnya UMKM di wilayah Kabupaten HSS, karena masih kalah bersaing dalam kemasan dan kurangnya promosi produk melalui teknologi.
Diharapkan dengan adanya pansus ini, maka dapat dengan bersama-sama bisa mengembangkan UMKM, serta diberikan kemudahan-kemudahan yang akan diberikan melalui payung hukum berupa peraturan daerah.
Ketua Pansus DPRD HSS, Muhlis Ridani, mengatakan, rancangan peraturan daerah (raperda) insentif dan kemudahan bagi masyarakat berinvestasi leading sektornya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dijelaskan Muhlis, raperda tersebut sesuai dengan regulasi Omnibus Law, di mana kabupaten atau kota harus membuat perda tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan bagi masyarakat berinvestasi.
"Perda ini dibentuk untuk membantu UMKM, supaya bisa bersaing dalam mengembangkan usahanya,” ujar Muhlis.
Seperti bagi UMKM yang belum memiliki izin usaha Balai Obat Pemeriksaan Makanan (BPOM), akan dibantu melalui perda dalam upaya pengurusan hingga realisasi izin.
Ditambahkan Muhlis, pihaknya berharap melalui perda ini, nantinya masyarakat bisa tahu, bahwa ada pemberian insentif dan kemudahan dalam berinvestasi dan mendorong perkembangan UMKM dan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. (ari/jp).
