Rapat Paripurna tersebut di hadiri 13 orang dari 25 jumlah anggota DPRD dan dipimpin oleh Ketua DPRD, Doni dan dilanjutkan Wakil Ketua ll DPRD, Rahmanto Muhidin, dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten Mura terhadap 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan ke 2 atas peraturan daerah no 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Mura.

Setiap perwakilan dari 7 Fraksi yang ada di DPRD Mura masing-masing mengemukakan kritik dan saran nya untuk pemerintah kabupaten Mura.

Salah satunya Imanudin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan kritikan, masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah Murung Raya terkait pasar malam di Alun-alun Jorih- Jerah Kota Puruk Cahu yang tidak berjalannya fungsi dan pengawasannya dari lembaga terkait, sehingga menuai perbedaan pendapat antara sesama pedagang.

"Pasar Alun-alun kurangnya fungsi pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkait perihal sarana dan prasarananya yang belum teratur, sehingga menuai keributan antara sesama Pedagang Kaki Lima (PKL),” ungkap Imanudin.

Menurutnya, jika pemerintah daerah mengatur dengan baik, maka masalah ini tidak terulang lagi ke depannya. 

Selain itu, lahan parkir yang sebetulnya untuk kendaraan tapi dijadikan tempat jualan oleh PKL. Hal ini tidak mungkin terjadi, jika pemerintah daerah memperkuat kembali fungsi pengawasannya, maka tidak menimbulkan kegaduhan diantara sesama pedagang.

"Kami berharap, kedepan dengan masalah ini pemerintah daerah diharuskan jeli melihat situasi dan kondisi dilapangan agar aktifitas pedagang berjalan lancar dan aman,” harap Imanuddin.

Rapat Paripurna tersebut turut di hadiri Wakil Bupati Mura, Rejekinoor, Asisten ll, Perwakilan Kejari Mura, Perwakilan Polres Mura, para unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.(maya/jp).