JAKARTA- Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan. Untuk itu, guna memaksimalkan tugas dan fungsinya, Badan Musyawarah DPRD Kalsel melaksanakan kaji banding ke DPD RI, Selasa (29/8).
Dewi Damayanti Said selaku juru bicara rombongan mengatakan, maksud kedatangan Banmus DPRD Kalsel ini untuk mempelajari mekanisme-mekanisme penjadwalan kegiatan di DPD RI.
"Kedatangan kami kesini untuk belajar, bagaimana mekanisme penjadwalan kegiatan-kegiatan yang ada di DPD RI ini, termasuk hal apa saja yang dapat mendasari untuk melakukan kunjungan kerja ke Luar Negeri," ujarnya.
Darmansyah Husien dan Misharti selaku Anggota DPD RI menjelaskan, bahwa ada dua hal yang dapat mendasari untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Luar Negeri. Pertama adalah adanya kerjasama antar parlemen, dan kedua yaitu dalam pembentukan perundang-undangan (untuk DPR dan DPD RI) ataupun peraturan daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan negara yang ingin dituju.
"Jadi teman-teman Dewan dari daerah sebenarnya sah-sah saja untuk melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri, bisa saja dengan kerjasama antar parlemen ataupun dalam pembentukan Perda terdapat keterkaitan dengan negara yang ingin ditiru. Dengan catatan anggaran yang tersedia memadai dan yang paling penting maksud dan tujuannya adalah mencari referensi bukan hanya sebatas mempelajari saja," pungkasnya. (sar/mah/jp).
