DIY- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya meningkatkan kapasitas kedewanan termasuk dalam hal administrasi.
Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional, menuntut adanya penyesuaian baru dari berbagai aspek, salah satunya administrasi keuangan.
Karenanya, anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalsel melakukan komparasi ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jum'at (15/12).
Sebelumnya, pimpinan rombongan H Suripno Sumas mengaku memilih DPRD DIY sebagai tempat menimba ilmu lantaran di sana sudah ada aturan turunan yang berkenaan dengan hal tersebut.
Produk hukum turunan tersebut ialah Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DIY Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023.
"Sejauh ini, kami DPRD Kalsel sudah menerapkan Perpres 53 tahun 2023 tersebut. Namun, dalam penganggaran keuangannya masih menggunakan Perpres 33 tahun 2020,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Lebih lanjut Suripno, pihaknya ingin mencoba menyesuaikan anggaran ini melalui Pergub Kalsel. Akan tetapi, sejauh ini diakuinya belum berani melakukan langkah konkres sebelum mempelajari dari daerah-daerah yang sudah memiliki Pergub, termasuk DIY.
"Alhamdulillah, kami bersyukur. Dari pertemuan tadi banyak sekali masukan-masukan yang telah kami terima. Sehingga, kami memiliki referensi dan kekuatan untuk mengubah Pergub lama dengan menyesuaikan isi dari Perpres 53 itu,” ucapnya.
Rombongan Banggar dan Banmus wakil rakyat “Rumah Banjar” itu diterima secara langsung oleh Sekretaris DPRD DIY, Drs. Imam Pratanadi, M.T.
Ia menyambut baik silaturrahmi ini, dirinya juga mengaku merasa tersanjung lantaran DPRD DIY dipilih sebagai tempat untuk berbagi dan bertukar pikiran.
"Kami mengucapkan terima kasih. Tidak hanya sharing dari DIY ke Kalsel. Kami juga mendapatkan inside-inside baru dari DPRD Kalsel melalui dialog tadi. Sehingga ke depan pelayanan kami kepada DPRD di DIY bisa lebih baik lagi,” pungkas Imam. (sar/mah/jp).
