TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kecamatan Dusun Timur memfasilitasi pertemuan antara PT Multi Perkasa Lestari dengan lima kepala desa terkait konsultasi publik rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (RI PPM). Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Dusun Timur, Kamis (11/1).
Kegiatan tersebut di hadiri Camat Dusun Timur, Nina Marisa, Perwakilan Manajemen PT Multi Perkasa Lestari, Herman Franyo Alowysius Moa Bura, Kades Matabu, Kades Gumpa, Kades Mangkarap, Kades Jaar, dan Kades Dorong, serta tamu undangan lainnya.
Camat Dusun Timur, Nina Marisa mengatakan, bahwa hari ini PT Multi Perkasa Lestari telah melaksanakan konsultasi publik terkait bidang Corporate Social Responsibility (CSR) atau pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
"Harapan kami, poin-poin terkait bidang CSR yang disampaikan PT MPL tadi nantinya dapat mengkaper kegiatan di desa yang tidak bisa di kaper dana desa, APBD daerah, provinsi maupun pusat, khusus bidang pendidikan dan kesehatan," ujar Camat Nina Marisa seusai rapat saat diwawancarai wartawan.
Menurutnya, hal ini mengingat di bidang pendidikan seperti kursi, dinding sekolah dan beberapa hal lainnya sudah mulai rusak. Selain itu, bidang kesehatan seperti rehab pustu, polindes, dan penyediaan sarana air bersih serta beberapa lainnya.
"Jadi itu bukan memang aset desa, karena adanya keterbatasan khusus yang bisa di anggaran alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD), maka sangat diharapkan bantuan CSR itu," kata Camat Dusun Timur, Nina Marisa.
Camat berharap, apa yang disampaikan Pemerintah Kecamatan Dusun Timur dan lima desa tadi agar kiranya dapat di kaper melalui dana CSR itu.
"Mudah-mudahan dana CSR itu nantinya dapat bermanfaat bagi warga masyarakat setempat, baik pembangunan infrastruktur dan lainnya," harap Camat Dusun Timur.
Terkait keluhan kades atas dugaan pencemaran sungai yang mengakibatkan keruhnya air, kata Nina, tadi sudah disampaikan ke manajemen PT MPL. Meskipun, lanjut Camat, tadi manajemen yang hadir tidak bidangnya, tapi diharapkan agar secepatnya ada tindak lanjut, apalagi musim hujan ini.
"Tadi saat saya bercerita dengan manajemen PT MPL, mereka menyampaikan beberapa hal untuk antisipasi pembuangan air, yang mana awalnya hanya dua buah sttling pond dibuat menjadi empat sttling pond. Namun melihat curah hujan yang cukup tinggi ini mungkin sttling pond itu sudah dipenuhi air," kata Nina.
Nina meminta agar manajemen PT MPL yang hadir hari ini segera dapat menyampaikan ke bagian terkait pencemaran atas keluhan lima desa tersebut.
"Dan nanti kita akan kembali melakukan pertemuan khusus dan peninjauan lapangan untuk melihat secara langsung terkait keluhan lima desa atas keruhnya air itu," jelasnya.
Ditempat yang sama, Perwakilan Manajemen PT MPL, Herman Franyo Alowysius Moa Bura mengatakan, bahwa pihaknya hari ini telah melaksanakan konsultasi publik rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau RI PPM.
"Jadi, dalam RI PPM itu ada delapan poin utama, yang mana sasarannya untuk masyarakat," ujarnya.
Selain itu, kata Herman Franyo Alowysius Moa Bura, juga adanya pembagian zonasi, ring satu, dua dan tiga, yang mana untuk ring satu kategori tertanggunya tinggi, ring dua kategori sedang, dan ring tiga kategori rendah.
"Jadi, ada lima desa yang termasuk dalam ring satu, yaitu Desa Mangkarap, Dorong, Gumpa, Jaar, dan Marabu," terangnya.
Kemudian, kata Herman Franyo Alowysius Moa Bura, hal tersebut berlaku sepanjang umur tambang sesuai aturan yang berlaku, dan PT MPL ini berlaku hingga tahun 2032, dan setiap lima tahun akan di review oleh dinas terkait untuk RI PPM ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.
"Jadi, sampai tahun 2032 nanti, kita alokasikan dana untuk RI PPM ini kurang lebih Rp8 miliar untuk delapan kegiatan utama itu," katanya.
Terkait adanya keluhan Kades Matabu atas dugaan pencemaran limbah yang membuat air keruh, kata Herman Franyo Alowysius Moa Bura, adalah salah satu dampak yang tidak bisa dihindari atas aktivitas pertambangan. Akan tetapi, bukan hanya PT MPL, namun perusahaan lain pun juga adanya keluhan oleh warga.
"Khusus untuk PT MPL ini nanti kita akan kolaborasi dengan desa terkait karena di dalam RI PPM itu ada salah satu poin utama yang menyangkut pengelolaan lingkungan dan nantinya melibatkan masyarakat dan juga kepala desa dengan solusi yang biasanya dilakukan yaitu membuat sumur bor atau sumur gali," ujarnya.
Ia menambahkan, terkait adanya keluhan dan kritikan masyarakat, pihaknya selalu terbuka, apalagi PT MPL ini merupakan IUP baru dan saat ini pun baru penambangan pertama.
"Jadi, IUP nya sudah ada tahun 2012, tapi baru menambang tahun 2023," jelas Herman Franyo Alowysius Moa Bura.
Sementara itu, Kades Matabu, Juni Setiawan menuturkan, bahwa kehadiran dirinya dalam rapat ini untuk menyampaikan keluhan atas keruhnya air sungai yang awalnya jernih menjadi keruh.
"Oleh karena itu, dengan adanya konsultasi publik RI PPM ini, sekaligus kami sampaikan untuk solusi bagaimana untuk penanganan terhadap keruhnya air sungai itu atas dugaan aktivitas tambang itu," ujar Juni Setiawan.
Ia meminta, agar segera mungkin PT MPL membuatkan sumur bor sebagai upaya untuk menanggulangi keluhan masyarakat akibat keruhnya air sungai itu.
"Harapan kami, ya secepatnya lah dibuatkan somor bor untuk masyarakat yang terdampak keruhnya air sungai itu," jelas Juni Setiawan. (zi/jp).
