MUARA TEWEH- Jelang pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan Entry Meeting dengan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, di aula ruang rapat setda lantai I, Selasa (30/1).
Pj Bupati Barito Utara, Muhlis menyampaikan, bahwa Pemkab Barito Utara telah berupaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun.
Ia berharap, dalam pemeriksaan ini dapat memperoleh opini terbaik atas LKPD Pemkab Barito Utara.
Muhlis juga menghimbau, kepada seluruh OPD bahwa sebelum data dan dokumen diserahkan kepada Tim BPK agar diteliti, diverifikasi, dan divalidasi dengan baik terlebih dahulu, supaya tim BPK bisa dengan cepat memproses untuk mengakui dan menyetujui LKPD tersebut.
"Kami berterimakasih kepada Tim BPK yang sudah memberi kesempatan untuk kami bisa melakukan konsultasi sebelum LKPD diserahkan. Semoga kami bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tidak ada temuan ataupun selisih dan sebagainya yang dapat berpengaruh terhadap opini, dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar hingga selesai," harap Muhlis.
Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Bayu Harry Putranto menjelaskan, bahwa pihaknya akan melaksanakan pemeriksaan selama 30 hari, yang akan berakhir pada tanggal 27 Februari 2024.
"Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memantau dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan dari tahun-tahun sebelumnya, juga menilai sejauh mana dilaksanakannya kegiatan yang tentunya dengan mengikuti aturan teknis dan keuangan baik aturan pusat maupun daerah," ujarnya.
Selain itu, tambah Bayu, memeriksa tujuh akun termasuk yang paling penting yaitu kas, melakukan update proses bisnis entitas seperti penggajian, belanja modal dan lain-lain, melihat pengelolaan mandatory spending yaitu terhadap aspek kesejahteraan apakah sudah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, serta termasuk hibah kepada instansi-instansi juga akan diminta data-datanya.
Kemudian, rencana kegiatan kami sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu berintegrasi dengan bendahara, pengurus barang dan pengelolaan persediaan serta menyebar kuesioner SPI.
"Harapan kamin kerjasama untuk setiap OPD dapat memberikan laporan dengan baik dan akurat sehingga proses administratif berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendapatkan hasil yang terbaik," jelas Bayu.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Sekda, Penanggung Jawab Pemeriksaan, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Asisten Sekda, SOPD beserta jajaran, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Kalteng beserta anggota tim, bendahara penerimaan dan pengeluaran, Camat se-Kabupaten Barito Utara, serta undangan terkait lainnya. (dsk/my/jp).
