KUALA PEMBUANG- Berkaca dari masih lemahnya tujuan arah kebijakan sejumlah program kerja Pemerintah Kabupaten Seruyan ditahun 2024 lalu, membuat pihak legislatif yang duduk dibangku DPRD Seruyan memberi catatan khusus untuk dijadikan pedoman dalam mendukung pelaksanaan birokrasi yang berbasis pada kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi mengatakan, ada lima poin catatan yang diberikan untuk Pemkab Seruyan mengenai beberapa program kinerja disejumlah sektor pembangunan yang harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah.
Harsandi menguraikan, pertama, perlunya upaya serius dari pemerintah dalam hal melakukan peningkatan terhadap pendapatan daerah secara berkelanjutan guna menunjang pembiayaan pembangunan daerah.
"Kedua, perlunya perencanaan terhadap belanja daerah yang harus lebih tepat sasaran, terutama dalam pembiayaan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," kata Harsandi di Kuala Pembuang, Rabu (16/4/2025).
Ketiga sebut Harsandi, pemerintah harus bisa mendorong peningkatan fasilitas bagi tenaga pengajar (guru) dan kesehatan.
"Keempat, harus ada upaya konkrit dari pemerintah daerah dalam melakukan percepatan alih fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) ke Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Karena langkah ini dianggap penting untuk mendukung penataan ruang wilayah, pemberdayaan masyarakat lokal dan percepatan pembangunan berbasis potensi daerah," jelasnya.
Poin terakhir, dalam hal peningkatan pembangunan infrastruktur terutama akses jalan, guna memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat Seruyan.
"Kita ingin adanya sinergi yang solid dan kompak antara eksekutif dan legislatif, guna memastikan setiap arah kebijakan pemerintah daerah dapat memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat Seruyan," ungkapnya. (gan/jp).
