BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melanjutkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Kamis (17/04/2025) pagi.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus III, H Gusti Abidinsyah, turut mengundang sejumlah mitra kerja strategis. Di antaranya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kalsel.
Dalam rapat tersebut, Pansus III memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan energi hijau. H Gusti Abidinsyah menyambut baik rekomendasi Dinas ESDM yang mendorong penggunaan kendaraan dinas berbasis listrik oleh para kepala dinas dan badan di lingkup Pemprov Kalsel.
"Ini sejalan dengan semangat energi hijau yakni, energi dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Sebuah langkah maju yang patut didukung,” ucapnya.
Meski belum mengetahui apakah usulan ini akan masuk di anggaran perubahan 2025 atau APBD murni 2026, pihaknya menegaskan dukungan dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran.
Selain itu, Pansus III juga menyoroti masih adanya 13 desa di Kalsel yang belum teraliri listrik, tersebar di tiga kabupaten yaitu, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Hulu Sungai Tengah.
Atas hal ini, DPRD Kalsel merekomendasikan kepada Dinas ESDM agar membuat program penanganan jaringan listrik gratis ke rumah-rumah warga di desa-desa tersebut.
"Kami berharap hal ini segera dianggarkan. Tantangannya memang ada pada infrastruktur dan akses ke wilayah tersebut, namun kebutuhan dasar seperti listrik harus segera terpenuhi,” tegas H Gusti Abidinsyah.
Sementara itu, untuk Bappeda, ia memberikan masukan agar dibuat sistem terintegrasi yang menggabungkan perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan daerah.
Sistem ini ujarnya, nanti bisa diakses melalui aplikasi di ponsel pintar, sehingga memudahkan semua pihak, termasuk gubernur, untuk memantau progres pembangunan.
"Kalau sistem ini sudah berjalan, cukup buka aplikasi di HP, tidak perlu lagi memanggil Bappeda secara langsung. Ini bisa menjadi lompatan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pembangunan,” tambahnya.
Melalui forum evaluasi LKPj ini, Pansus III berharap agar masukan-masukan yang disampaikan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja perangkat daerah, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih merata dan berkelanjutan di Kalsel. (sar/mah/jp).
