MARABAHAN- Kepala Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Selamat Riyanto, S.STP, M.Ec.Dev, mengungkapkan, bahwa pada tahun 2025 ini, pihaknya telah melakukan pembinaan tahap pertama terhadap 17 desa. Pembinaan tersebut dilaksanakan pada bulan Januari sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan rutin terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selamat menyebutkan, bahwa saat ini Inspektorat Batola memiliki lima Inspektur Pembantu (Irban) yang menangani proses pembinaan dan pemeriksaan di lapangan. Masing-masing Irban dibantu oleh enam hingga tujuh orang. Namun, menurutnya, jumlah ini masih kurang dan perlunya ada penambahan, mengingat cakupan wilayah kerja yang luas.
"Setiap Irban menangani 3 sampai 4 kecamatan. Dengan total 195 desa di seluruh wilayah Batola, tentu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan dilakukan secara bertahap," ujar Selamat Riyanto kepada wartawan ini diruang kerjanya, Senin (28/4/2025).
Ia menambahkan, bahwa pembinaan dilakukan tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat berujung pada penanganan oleh aparat penegak hukum (APH).
Inspektorat Batola secara aktif terus melakukan monitoring dan pembinaan terhadap desa-desa.
"Ketika ada laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di desa, kami segera menindaklanjuti," tambahnya.
Namun ujar Selamat, karena keterbatasan SDM, tidak semua desa bisa langsung diperiksa. Perlu waktu, bisa jadi desa yang belum mendapat pemeriksaan tahun ini akan dijadwalkan tahun depan.
Ia menyebut, bahwa pembinaan ke desa-desa, ada dua instansi yakni pertama camat dan kedua inspektorat.
"Kami selalu menyampaikan imbauan kepada desa agar tetap taat terhadap peraturan yang berlaku. Misalnya saat mengikuti kegiatan diklat di tingkat kecamatan," katanya.
Inspektorat Batola menerima bentuk laporan masyarakat dalam bentuk apapun.
Selamat juga menegaskan, bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak hanya berperan dalam pembinaan di tingkat daerah, tetapi juga turut membantu tugas-tugas lembaga tingkat nasional seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
"Kami bukan hanya membantu desa, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan dari KPK, Kemendagri, BPK, BPKP, dan juga SOPD dalam melakukan pengawasan,” demikian Selamat Riyanto. (lim/mah/jp).
