BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, menerima rombongan Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Sespimti) Polri Dikreg ke-34 di Pemerintah Provinsi Kalsel, Senin (8/9/2025), di ruang PM Noor lantai 4 Kantor Gubernur di Banjarbaru.
Kedatangan Tim PKDN Sespimti Polri Dikreg ke 34 yang dipimpin Irjen Pol. Drs. Tomex Kurniawan ini didampingi Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan.
Turut hadir, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov, Ariadi Noor dan Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel, Ahmad Fydayyen serta sejumlah pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov.
Gubernur H Muhidin mengucapkan selamat datang kepada seluruh tim praktek kerjanya dan mendo'akan kelancaran segala kegiatan di Pemprov Kalsel.
Disampaikan informasi untuk peserta PKDN, Provinsi Kalsel memiliki 13 kabupaten/kota, terdapat 156 kecamatan, 2.015 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk sekitar 4,27 juta jiwa.
Dalam pandangan Gubernur H Muhidin, hubungan antar pimpinan kepala daerah (forkopimda) di Kalsel, terbilang harmonis dan faktor inilah yang menjadikan provinsi ini kondusif dan aman.
Setiap permasalaham yang dihadapi, selalu dikomunikasikan dan dibahas bersama untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak.
Diceritakan juga pengalaman Gubernur H Muhidin dengan Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha, saat menghadapi salah satu aksi demonstrasi dan sempat terjadi ketegangan karena belum ada kesempakatan, namun akhirnya bisa diselesaikan dengan baik.
Begitu juga pada saat terjadi unjuk rasa masyarakat pada tanggal 1 September lalu, karena dilakukan komunikasi dengan anggota forkopimda, semua berjalan lancar dan ada insiden yang merugikan.
"Pokoknya kita selalu koordinasi dengan baik, dengan pak Kapolda dan yang lainnya," ujar Gubernur H Muhidin dihadapan peserta.
Pada sesi pembukaan, Ketua Tim PKDN Sespimti, Irjen Pol. Drs. Tomex Kurniawan, memperkenalkan satu persatu anggota yang hadir, lalu pertukaran cenderamata dan foto bersama.
Selanjutnya masuk sesi pendalam materi berupa dialog peserta dengan Gubernur H Muhidin, seputar bagaimana memecahkan berbagai masalah, mulai soal strategi penanganan konflik, dukungan terhadap digitalisasi, hingga antisipasi ancaman PHK besar-besaran yang mungkin terjadi sebagai imbas permasalahan nasional, dan berbagai kasus lain.
Dalam menyikapi berbagai masalah, Gubernur H Muhidin, satu persatu menyampaikan langkah yang diambilnya di setiap kasus, dengan selalu mengutamakan komunikasi dengan forkopimda, terutama dengan Kapolda, bila terkait masalah keamanan dan ketertiban umum, sebelum melakukan eksekusi atau mengambil kebijakan.
"Setiap permasalahan, kemana kita perlu minta pendapat, kita akan minta pendapat," ujar Gubernur H Muhidin dalam penjelasannya. (sal/iwn/jp).
