MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menyelaraskan visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat A setda setempat, Senin (22/9/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh asisten setda, staff ahli, seluruh kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab Barito Utara, serta undangan terkait lainnya.
Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat strategis karena pada saat penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, atau saat pelantikan, mereka diwajibkan untuk menetapkan peraturan daerah terkait RPJMD dalam waktu enam bulan. RPJMD ini menjadi dasar bagi program-program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.
"Tentu saja, dalam penyusunan dokumen perencanaan ini tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada di Kabupaten Barito Utara. Oleh karena itu, banyak sekali identifikasi permasalahan yang dapat dilakukan sesuai dengan visi dan misi bupati terpilih, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah, serta hubungan antar masyarakat. Selain itu, ada juga masalah-masalah yang belum terselesaikan oleh bupati sebelumnya," ujarnya.
Menurut dia, rakor yang dilaksanakan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara visi, misi, dan program yang akan dijalankan selama 100 hari ke depan.
Sementara itu, Bupati terpilih H Shalahuddin dan Wakil Bupati terpilih Felix Sonadie Y Tingan, memaparkan visi, misi, dan program unggulan mereka. Visi yang diusung adalah terwujudnya Kabupaten Barito Utara yang maju, tumbuh pesat, sejahtera, dan berkeadilan.
Misi yang diusung mencakup berbagai aspek, di antaranya upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, serta mampu bersaing di era kemajuan teknologi informasi.
Selain itu, juga berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata guna menunjang peningkatan kualitas perekonomian, kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat, pemerintahan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga.
Peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura juga menjadi fokus utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan produksi daerah.
Lebih jauh lagi, berencana mengoptimalkan sektor-sektor potensial seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan energi dengan pendekatan yang berkeadilan serta seimbang dengan pelestarian lingkungan.
Selain itu, juga menekankan pentingnya pembangunan pelayanan pemerintahan yang baik, profesional, dan sejahtera, dengan dukungan aparatur pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Salah satu misi lainnya adalah meningkatkan peran serta lembaga adat dalam pembangunan untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, kesenian daerah, dan nasional. Pemberdayaan perempuan, perlindungan bagi masyarakat miskin, disabilitas, anak terlantar, dan lansia juga menjadi prioritas dalam misi mereka.
Program unggulan yang diusung mencakup sejumlah inisiatif besar, di antaranya pendidikan gratis selama 16 tahun, beasiswa prestasi di bidang kedokteran, hukum, sosial, teknik, dan lainnya. Mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat dengan menyediakan BPJS gratis, akses kesehatan, serta layanan kesehatan prima.
Selain itu, mereka berencana mendirikan balai pelatihan yang layak guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memberikan bantuan alat berat secara bertahap untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa. Program ini juga mencakup penyediaan lapangan olahraga, sektor peternakan, dan pembukaan lahan pertanian untuk kelompok tani.
Tidak hanya itu, mereka juga akan memberikan santunan duka, bantuan biaya persalinan, serta bantuan tetap untuk penyandang disabilitas dan lansia. Pemberian insentif kepada pengurus adat, tenaga pendidik, pengurus tempat ibadah, serta aparat desa juga merupakan bagian dari program unggulan mereka.
Lalu, mereka akan menyediakan ambulans desa, membangun sarana air bersih di kelurahan/desa, serta meningkatkan kesejahteraan PNS, PPPK, dan tenaga kontrak. Penguatan peran lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat juga menjadi salah satu fokus utama mereka dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.
Pada rapat koordinasi ini, beberapa kepala OPD seperti Kepala Dinas PUPR, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Sosial PMD, menyampaikan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh OPD terkait dalam mendukung visi, misi, dan program unggulan Bupati serta Wakil Bupati terpilih dalam 100 hari ke depan. (dsk/my/jp).
