KUALA KAPUAS- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai, memimpin rapat koordinasi terkait tindak lanjut hasil pendataan ulang bencana alam banjir di Desa Tumbang Mamput, Kecamatan Kapuas Tengah. Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas, Selasa (30/9/2025).
Turut hadir dalam rapat perwakilan Forkopimda, Kepala Badan Kebangpol Kapuas, Yunabut, Camat Kapuas Tengah, Jhon Sutrisno, aparat Desa Tumbang Mamput, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait, perwakilan manajemen PT. Asmin Bara Bronang, serta perwakilan warga Dusun Tumbang Mamput, Desa Barunang.
Dalam rapat ini, disampaikan laporan mengekondisi terbaru pascabanjir, termasuk jumlah rumah warga yang terdampak, kerusakan fasilitas umum, hingga data masyarakat yang membutuhkan bantuan. Laporan ini dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam menyusun langkah strategis ke depan.
Sekda Kapuas, Usis I Sangkai, menegaskan hasil evaluasi terkait laporan tambahan data kerusakan akibat banjir di Desa Tumbang Mamput, Kecamatan Kapuas Tengah.
"Dari hasil pemeriksaan dan klarifikasi dengan data resmi yang bersumber dari kepala dusun dan desa setempat, hampir tidak ada penambahan rumah rusak seperti yang sebelumnya dilaporkan," ujar Usis.
Sekda menekankan, bahwa data tambahan tersebut masih diragukan validitasnya, sehingga pemerintah tetap berpegang pada data awal yang sudah diverifikasi oleh BPBD.
Terkait penyebab banjir, Usis, menyatakan dasar kuat untuk menyalahkan pihak tidak ada dasar perusahaan tertentu, termasuk PT Asmin Bara Bronang karena banjir merupakan bencana alam yang dipengaruhi faktor lingkungan wilayah.
"Mengenai tuntutan ganti rugi, pemerintah menegaskan bahwa kompensasi bagi masyarakat terdampak sudah dibayarkan. Dengan demikian, penyelesaian masalah pascabanjir tetap berfokus pada pemulihan dan pendampingan masyarakat, bukan pada penetapan kesalahan kepada pihak tertentu," tuturnya.
Melalui rapat ini, pemerintah memastikan bahwa proses validasi data terus dilakukan agar penanganan bencana banjir berjalan transparan, akurat, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. (fah/hru/jp).
