BANJARBARU- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) mendesak terkait dinamika operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jum'at (21/11/2025), di Aula Gedung Idham Chalid, Komplek Setda Provinsi Kalsel.
Rakor tersebut dipimpin langsung Gubernur Kalsel, H Muhidin, didampingi Kapolda Kalsel dan Danrem 101/Antasari. Pertemuan ini diselenggarakan menyusul temuan bakteri pada makanan MBG dan adanya empat kasus keracunan yang menimpa pelajar penerima program di beberapa daerah, terutama di Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.
Kegiatan yang berlangsung selepas salat Jum'at itu dihadiri seluruh pemangku kepentingan, meliputi perwakilan kepala daerah, Kapolres, Dandim, Kepala SPPT MBG, dinas terkait, serta yayasan rekanan MBG dari seluruh kabupaten/kota di Kalsel.
Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), hadir Sekda H Muhammad Noor, didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kapolres HSS, dan Dandim 1003 HSS.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin, menegaskan pentingnya standarisasi, keamanan pangan, serta higienitas dapur dalam pelaksanaan program yang menyasar penerima di daerah 3T tersebut.
"Setiap dapur yang beroperasi wajib memiliki sertifikat dan memenuhi standarisasi ketat. SOP dapur harus diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dipertimbangkan dan disahkan,” tegasnya.
Ia meminta agar penerapan SOP diperketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan makanan. Selain itu, Gubernur menginstruksikan pembentukan satgas gabungan daerah guna memperkuat pengawasan terpadu.
Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menambahkan bahwa Polda kini memiliki perangkat untuk menganalisis sampel makanan secara berkala.
"Yayasan yang ingin menguji hasil makanannya bisa kami fasilitasi secara gratis. Namun kami ingatkan, dapur MBG yang dengan sengaja menurunkan kualitas makanan di bawah standar akan diproses pidana,” ujarnya.
Saat ini terdapat 177 yayasan di Kalsel yang telah mengantongi SK dan sertifikasi resmi penyelenggaraan MBG.
Usai kegiatan, Sekda HSS, Drs. H Muhammad Noor, menyampaikan bahwa Kabupaten HSS telah siap menindaklanjuti seluruh arahan.
"Kami di HSS sudah membentuk Tim Satgas sejak Juli lalu, jadi arahan Bapak Gubernur sebagian besar sudah kami lakukan. Tinggal penegasan saja,” ujarnya.
Namun terdapat satu kebijakan baru yang akan segera disesuaikan, yaitu terkait penjadwalan ulang waktu memasak.
"Kami akan rapatkan instruksi Gubernur agar waktu masak dimulai jam 4 pagi dan makanan siap disajikan jam 5,” jelasnya.
Pemkab HSS juga berencana meningkatkan pengawasan terhadap penyedia jasa pengolahan makanan, termasuk kemungkinan melakukan uji berkala bahan baku dan proses produksi, demi memastikan kualitas serta keamanan pangan bagi seluruh penerima Program MBG. (ari/jp).
