KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, H Suriani bersama rombongan melaksanakan kegiatan benchmarking atau studi pembelajaran terkait Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke Sekretariat Daerah Kota Denpasar serta Kejaksaan Negeri Denpasar. Rombongan disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, S.E., M.M.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab HSS untuk memperkuat sistem dokumentasi serta layanan informasi hukum daerah. Melalui pembelajaran ini, pemerintah daerah berharap kualitas pengelolaan JDIH dapat semakin efektif, akurat, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.
Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Denpasar, Arya Wibawa, mengapresiasi inisiatif Pemkab HSS dalam melakukan studi pembelajaran.
Ia menegaskan, bahwa Pemkot Denpasar siap berbagi pengalaman mengenai tata kelola JDIH yang telah dikembangkan secara modern dan terpadu.
"Denpasar terus berkomitmen membangun pelayanan informasi hukum yang modern dan terintegrasi. Kami senang dapat berbagi praktik terbaik kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ujar Arya Wibawa.
Sementara itu, Wakil Bupati HSS, H Suriani, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Kota Denpasar serta Kejaksaan Negeri Denpasar.
Ia menilai, kegiatan ini memberikan wawasan penting bagi penguatan layanan dokumentasi dan informasi hukum di HSS.
"Pengelolaan JDIH yang baik sangat penting untuk mewujudkan transparansi, kepastian hukum, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Pembelajaran dari Denpasar ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan JDIH di Hulu Sungai Selatan,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan sistem pengelolaan JDIH Kota Denpasar, diskusi teknis mengenai manajemen dokumen hukum, mekanisme pembaruan regulasi, hingga integrasi layanan dengan kementerian/lembaga terkait.
Di Kejaksaan Negeri Denpasar, rombongan juga mendapatkan penjelasan terkait peran kejaksaan dalam mendukung dokumentasi hukum serta sinergi kelembagaan dengan pemerintah daerah.
Melalui kegiatan benchmarking ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap dapat memperkuat kapasitas pengelolaan JDIH yang lebih profesional, terstruktur, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Sehingga pelayanan informasi hukum di Kabupaten HSS semakin berkualitas, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. (ari/jp).
