TAMIANG LAYANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan publik, terlebih saat ini Polri berada di bawah langsung Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Kamis, 29 Januari 2026, saat ditemui di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur.
Menurut Nur, posisi Polri di bawah Presiden harus dimaknai sebagai penguatan institusional agar Polri semakin profesional, netral, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Ia menekankan, bahwa netralitas Polri merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar, terutama dalam menjaga stabilitas demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kepercayaan publik.
Polri diharapkan tetap berdiri di atas semua golongan dan kepentingan, serta bekerja semata-mata untuk negara dan masyarakat.
"Sebagai alat negara, Polri memiliki tugas mulia dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Dengan Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden, kami berharap netralitas dan profesionalisme semakin terjaga, sehingga Polri benar-benar hadir sebagai pengayom dan pelayan masyarakat,” ujar Nur.
Ketua DPRD Bartim juga menyampaikan bahwa tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks, seiring dengan dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
Oleh karena itu, ia mendorong agar Polri terus melakukan pembenahan internal, baik dari aspek sumber daya manusia, manajemen organisasi, maupun pola pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polri sebagai institusi yang responsif, humanis, dan profesional. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum.
"Kami berharap Polri terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang profesional, transparan, dan humanis akan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di Kabupaten Barito Timur,” tambahnya.
Nur menegaskan, bahwa DPRD Kabupaten Barito Timur mendukung langkah-langkah Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selama tetap berpegang pada aturan perundang-undangan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
Dengan sinergi yang kuat antara Polri, pemerintah daerah, dan unsur legislatif, Ketua DPRD Bartim optimistis bahwa upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di wilayah Barito Timur dapat berjalan secara optimal, sejalan dengan harapan masyarakat dan arah kebijakan nasional. (zi/jp).