TAMIANG LAYANG- Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Barito Timur, Ketut Sandie, menyampaikan sikap tegas menolak wacana perubahan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ditempatkan di bawah kepemimpinan kementerian.
Ia secara terbuka menyatakan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Menurut Ketut Sandie, kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan landasan penting dalam menjaga independensi, profesionalisme, serta marwah institusi kepolisian sebagai alat negara penegak hukum.
Ia menilai, apabila Polri berada di bawah kementerian, dikhawatirkan akan berpotensi mengganggu netralitas institusi dan membuka ruang intervensi kepentingan tertentu.
Ia menegaskan, bahwa penegakan hukum harus dijalankan secara objektif, profesional, dan berkeadilan, selaras dengan komitmen Presiden Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.
"Menolak instansi Polri di bawah kementerian dan menyetujui instansi Polri di bawah Presiden langsung. Penegakan hukum berjalan dengan profesional selaras dengan tekad Presiden bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden. Jauhkan Polri dari politik praktis agar harkamtibmas tetap kondusif,” ujar Ketut Sandie.
Ketut Sandie menekankan pentingnya menjaga Polri agar tetap netral dan tidak terseret dalam kepentingan politik praktis. Menurutnya, netralitas Polri merupakan kunci utama dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) yang aman, damai, dan kondusif di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.
Sebagai tokoh keagamaan di Kabupaten Barito Timur, Ketut Sandie juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Ia berharap, Polri terus meningkatkan kepercayaan publik melalui kinerja yang profesional, humanis, dan berintegritas.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis, 30 Januari 2026, di Kabupaten Barito Timur, sebagai bentuk dukungan moral dan komitmen tokoh masyarakat terhadap keberadaan Polri yang independen, profesional, serta tetap berada dalam garis komando langsung Presiden Republik Indonesia. (zi/jp).
