MARABAHAN- Rencana normalisasi saluran air di Kabupaten Barito Kuala (Batola) menuai kekhawatiran warga karena dinilai berpotensi menggusur rumah dan tempat usaha masyarakat yang berada di sepanjang jalur pengerukan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Barito Kuala, M. Sya’rawi, berjanji akan menyampaikan langsung kepada Bupati Barito Kuala hasil diskusi bersama warga terdampak.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin kebijakan normalisasi justru merugikan masyarakat.
"Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan langsung ke Pak Bupati. Prinsipnya, normalisasi bisa saja dilakukan, tetapi jangan sampai merugikan atau mengorbankan bangunan milik warga,” ujar Sya’rawi, di sela-sela kegiatan, Selasa (13/1/2026).
Sementara itu, perwakilan masyarakat Murjani, warga Desa Sungai Lumbah, menilai masih terdapat alternatif penanganan banjir yang lebih efektif tanpa harus mengorbankan permukiman warga.
Menurutnya, wilayah dengan dampak banjir terparah berada di Kecamatan Jejangkit dan Mandastana, sehingga penanganan seharusnya difokuskan pada kawasan tersebut.
"Solusi paling cepat adalah membuka dan mencari muara sungai di Jejangkit. Muaranya berada di Ray 7, lalu berlanjut ke muara Terantang menuju Sungai Barito. Itu yang paling efektif dan rasional,” jelas Murjani.
Ia menilai, jika normalisasi dilakukan sepanjang Jalan Trans Kalimantan hingga Jembatan Barito, jarak aliran air terlalu jauh dengan kapasitas sungai yang relatif sempit.
"Sebaliknya, di wilayah Terantang dan Danda Jaya, kapasitas sungainya sangat besar dan dalam. Jika dilakukan pengerukan di sana, sekitar 50 persen persoalan banjir bisa teratasi,” tegasnya.
Murjani juga menyoroti kondisi Kecamatan Alalak yang memiliki banyak sungai, namun mengalami penurunan daya resap akibat padatnya permukiman.
"Air akhirnya masuk ke kawasan permukiman karena daerah resapan sudah berkurang. Maka perlu dicari kembali muara air, seperti dari Semangat Dalam menuju Sungai Tatah Masjid, lalu diarahkan ke Sungai Alalak,” ujarnya.
Ia mengingatkan, lokasi normalisasi yang saat ini direncanakan justru berada di kawasan padat penduduk.
"Di daerah yang hendak dikeruk, seperti Semangat Dalam dan Griya Permata, permukiman sangat padat. Intinya, normalisasi di lokasi ini berisiko besar mengorbankan masyarakat,” pungkasnya. (hru/jp).
