MARABAHAN- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Kuala mengalokasikan anggaran murni sekitar Rp220 miliar untuk menangani pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026.
Kepala Dinas PUPR Barito Kuala, Akhdiyat Sabari, S.T., M.T, mengatakan keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam merealisasikan seluruh usulan pembangunan yang diajukan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat yang turut berdampak pada keuangan daerah.
"Usulan pembangunan infrastruktur cukup banyak, namun kemampuan anggaran belum dapat mengakomodasi semuanya,” ujar Akhdiyat saat ditemui awak media belum lama ini.
Akhdiyat menjelaskan, anggaran murni sebesar Rp220 miliar tersebut akan dialokasikan untuk berbagai pekerjaan infrastruktur yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Sementara untuk sejumlah program yang belum terakomodasi dalam anggaran murni akan diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Akhdiyat berharap, dengan dukungan anggaran yang memadai, pembangunan infrastruktur dapat terealisasi secara optimal dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Jika pembangunan berjalan dengan baik, tentu akan mendorong peningkatan roda perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (ali/jp).
