JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mempelajari serta mendalami persoalan anggaran kedewanan ke DPRD DKI Jakarta pada Jum’at (27/2/2026) pagi.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua HM. Alpiya Rachman, dan H Kartoyo.
Tak hanya soal anggaran, Banggar DPRD Kalsel turut menanyakan terkait mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Namun, pihak DPRD DKI Jakarta menjelaskan bahwa tidak terdapat skema pokir sebagaimana yang diterapkan di sejumlah daerah.
Alpiya mengatakan, bahwa kegiatan yang diakomodasi dalam anggaran disesuaikan langsung dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Seluruh program dan kegiatan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD, sehingga tidak terdapat nomenklatur khusus berupa pokok pikiran dewan.
Kartoyo menambahkan, eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta bersama-sama mewujudkan visi misi kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, itulah yang didorong ujarnya.
"Itulah yang kita pelajari, nantinya kita juga akan belajar bahwasanya kita pun akan memperketat segi pengawasan dengan evaluasi-evaluasi anggota dewan yang sering kali terjun ke lapangan,” ujar Kartoyo.
Rombongan Banggar diterima dengan baik oleh Elva Fahri Qolbina, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dirinya menyambut positif kunjungan tersebut sebagai ajang berbagi informasi dan praktik pengelolaan anggaran antar daerah.
Menurutnya, pertemuan ini merupakan sharing dua arah. Sehingga dirinya cukup mendapatkan wahana dan informasi serta pandangan dari sejawatnya di Kalsel para wakil rakyat “Rumah Banjar”. (sar/ali/jp).
